Jakarta (ANTARA) - Memahami tren kendaraan listrik terus meningkat di berbagai wilayah di seluruh dunia, pemerintah Inggris telah menetapkan untuk tidak lagi memperbolehkan produsen otomotif menjual kendaraan ICE di negara tersebut mulai 2030.

Arena EV pada Jumat mengabarkan bahwa ketegasan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap lingkungan dan juga kehidupan di masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dengan hanya lima setengah tahun tersisa, negara ini akan segera beralih dari seperlima penjualan mobil baru yang menggunakan tenaga listrik menjadi kendaraan yang sepenuhnya menggunakan tenaga listrik.

Baca juga: Electrify America batasi konsumen hanya bisa mengisi daya 85 persen

Komitmen yang berani ini diharapkan untuk bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan juga konsumen otomotif di negara tersebut. Sehingga, nantinya masyarakat akan senantiasa terbiasa untuk menggunakan dan mengendarai kendaraan yang sepenuhnya listrik di masa mendatang.

Evolusi kendaraan listrik, khususnya dalam hal jangkauan, keterjangkauan, dan kinerja, akan menjadikan kendaraan listrik pilihan utama bagi konsumen.

Dalam hal ini, Inggris hanya menetapkan tenggat waktu yang tegas untuk apa yang mungkin terjadi dan sekaligus mengonfirmasi kepada para pembuat kendaraan bahwa semua investasi yang mereka buat akan terbayar di kemudian hari.

Baca juga: UEA uraikan kebijakan kendaraan listrik guna kurangi konsumsi energi

Sikap tegas Inggris dalam mempercepat transisi ke kendaraan listrik menjadi contoh bagi negara-negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa ambisi dan tindakan tegas sangat penting dalam mengatasi krisis iklim dan memastikan masa depan transportasi yang berkelanjutan.

Untuk diketahui, terkait percepatan elektrifikasi di Inggris sempat ditolak oleh pemerintah pada periode sebelumnya. Pemerintah yang lalu, secara tegas menunda larangan penggunaan kendaraan ICE hingga tahun 2035.

Baca juga: Asosiasi mobil Jerman tolak kebijakan antisubsidi mobil listrik China

Baca juga: Volvo produksi EV di Belgia untuk hindari kebijakan anti-subsidi UE

Pewarta:
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024