Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Korea Selatan mempertimbangkan pemotongan subsidi kendaraan listrik lebih lanjut tahun depan agar bisa menggunakan dananya sebagai tambahan pendanaan infrastruktur pengisian daya yang kurang memadai menurut sumber-sumber yang dikutip oleh kantor Yonhap.

Kantor berita Yonhap pada Minggu (31/3) mengutip sumber-sumber yang menyebutkan bahwa kementerian-kementerian yang mengawasi kebijakan subsidi kendaraan listrik, termasuk kementerian keuangan dan lingkungan, sedang membahas cara untuk mengurangi subsidi kendaraan listrik tahun depan berdasarkan panduan anggaran negara tahun 2025.

Baca juga: Lima kiat bagi pengendara mobil listrik mudik dengan aman

Selama diskusi, Kementerian Keuangan menekankan perlunya peningkatan efisiensi subsidi untuk kendaraan elektrik sambil memperkuat pasokan infrastruktur pengisian daya.

"Arah kebijakan subsidi berkisar tentang peningkatan jumlah penerima sementara mengurangi volume dukungan individu," kata seorang pejabat kementerian keuangan.

"Dengan mengurangi harga satuan, dana akan dihemat untuk digunakan dalam memperluas infrastruktur pengisian daya, yang masih dianggap sebagai titik lemah," kata pejabat yang lain.

Baca juga: China protes ke WTO soal subsidi AS untuk kendaraan listrik

Pemerintah Korea Selatan telah mengurangi anggaran untuk promosi kendaraan dengan emisi karbon nol dari 2,56 triliun won atau sekira Rp30,07 triliun pada 2023 menjadi 2,31 triliun won atau sekitar Rp27,25 triliun tahun ini.

Kementerian Lingkungan Korea Selatan bulan lalu mengumumkan revisi rencana subsidi pembelian kendaraan listrik, yang mengurangi subsidi unit untuk kendaraan listrik dari maksimum 5 juta won atau sekitar Rp59 juta menjadi 4 juta won atau sekira Rp47 juta.

Baca juga: Produsen otomotif Korea minta subsidi mobil listrik China dihentikan

Baca juga: Presiden tekankan subsidi kendaraan listrik agar Indonesia kompetitif

Baca juga: Pakar otomotif beberkan alasan mobil China hadirkan harga terjangkau
Pewarta:
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024