Arsjad berharap agar realisasi pemberian insentif untuk mobil dan bus listrik dapat segera terlaksana, setelah sebelumnya insentif motor listrik telah diberlakukan. Insentif ini dinilai akan mempercepat elektrifikasi dan pencapaian target transisi energi.
"Program insentif ini merupakan bukti komitmen dari Pemerintah Indonesia yang tidak lama lagi akan mengadopsi penuh penggunaan kendaraan listrik sekaligus menjadi raksasa industri kendaraan listrik,” kata Arsjad dalam rilis pers, Kamis.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Indonesia menargetkan terjadinya adopsi kendaraan listrik hingga 2 juta unit pada tahun 2025.
Baca juga: Kadin: Program insentif dukung RI jadi raksasa kendaraan listrik
Melalui Perpres itu juga, akan diupayakan sebuah insentif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bisa membeli kendaraan listrik berupa mobil atau sepeda motor.
Dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan ASEAN seperti Thailand dan Malaysia, Indonesia masih tertinggal dalam hal adopsi kendaraan listrik.
Riset McKinsey pada tahun 2021 mencatat bahwa Thailand berhasil memperoleh persentase adopsi kendaraan listrik sebesar 0,7 persen dan Malaysia 0,3 persen. Sedangkan Indonesia baru mampu melakukan adopsi kendaraan listrik sebesar 0,1 persen.
Adanya insentif dari pemerintah tersebut dinilai akan mampu mempercepat pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
“Kebijakan program insentif ini adalah yang paling tepat, karena dengan perubahan ini, maka Indonesia akan sangat menarik berbagai produsen kendaraan listrik yang sebelumnya lebih tertarik di Thailand dan Malaysia. Langkah ini menjadi game-changer Indonesia untuk industri kendaraan listrik,” ujar dia.
Baca juga: Kadin sebut tiga strategi agar akselerasi transisi energi optimal
Dalam kesempatan itu, Arsjad turut menyampaikan bahwa percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia sejalan dengan salah satu isu prioritas ASEAN-BAC terkait pembangunan berkelanjutan.
“Kami telah melakukan roadshow ke berbagai negara di kawasan ASEAN seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam, seluruhnya mengatakan bahwa dekarbonisasi industri, beberapa di antaranya melalui penggunaan kendaraan listrik serta industri manufaktur kendaraan listrik dan baterai perlu terus untuk kita kembangkan,” ungkap Arsjad.
Untuk mendukung adanya dekarbonisasi industri, ASEAN Net Zero Hub dan Carbon Center of Excellence telah didirikan untuk mempromosikan kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan praktik terbaik terkait dekarbonisasi industri serta memungkinkan mekanisme karbon dan kemajuan di seluruh kawasan ASEAN.
Baca juga: Pemerintah beri insentif pajak untuk pembelian mobil dan bus listrik
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2023
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2023