Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama sejumlah asosiasi terkait merekomendasikan kepada pemerintah agar stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dapat diperbanyak di lahan-lahan parkir gedung atau area perkantoran.

"Mudah-mudahan salah satu yang kami rekomendasikan ini, pemerintah (membuat) solusi untuk bisa menyediakan tempat-tempat charging station ini. Investornya pasti akan datang untuk bisnis di situ," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Bobby Gofar Umar saat dijumpai media di kantor Kadin, Jakarta, Rabu.

Bobby juga mengingatkan bahwa infrastruktur penunjang, salah satunya termasuk SPKLU, menjadi komponen yang penting untuk dihadirkan di dalam ekosistem kendaraan listrik. Dengan tersedianya SPKLU di banyak tempat, maka masyarakat tidak menggantungkan pengisian daya kendaraan listrik di rumah melalui layanan dari PLN.

Baca juga: GIIAS 2023 hadirkan edukasi soal kendaraan listrik lewat ragam program

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto menambahkan bahwa saat ini ketersediaan SPKLU memang belum banyak. Menurut dia, pemerintah juga perlu menggandeng pihak swasta dalam pengadaan SPKLU.

Jongkie mencontohkan, SPKLU dapat diperluas di area-area tertentu seperti gedung pemerintah atau swasta, mal, area pertokoan, hingga hotel. Dengan tersebarnya SPKLU di banyak area, maka dapat mempermudah masyarakat untuk mengisi daya baterai kendaraan listrik di mana saja.

"Ini sudah bagus (program) insentif. Kalau ditambah nanti charging station ada di mana-mana dan lain-lain, orang kan makin yakin untuk beli," kata Jongkie.

Pada Rabu, Kadin Indonesia bersama sejumlah asosiasi terkait mengadakan diskusi dalam rangka mendorong ekosistem kendaraan listrik. Selain Gaikindo, asosiasi kendaraan yang terlibat dalam diskusi antara lain Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML), serta Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor (GIAMM).

Di samping isu infrastruktur penunjang, Kadin Indonesia dan asosiasi juga membahas isu lain termasuk efektivitas program insentif kendaraan listrik yang dijalankan pemerintah. Melalui pertemuan ini, diharapkan usulan serta masukan dari asosiasi dapat menjadi bahan diskusi lebih lanjut dengan pemerintah.

Baca juga: Implementasi program insentif mobil listrik dinilai perlu penyesuaian

Baca juga: Moeldoko pastikan pemerintah evaluasi berkala insentif EV

Baca juga: Hyundai akan investasi Rp1,2 kuadriliun pada 2032 untuk pertumbuhan EV
Pewarta:
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023