"Mobil listrik saya belum punya," kata mantan Menteri Perhubungan itu kepada Antaranews dalam bincang santai usai buka puasa bersama dengan pimpinan media di Kementerian ESDM, di Jakarta, Kamis malam (31/5).
Ia mengaku sudah memiliki motor listrik yang dibeli tahun lalu sebagai dukungan terhadap pengembangan alat transportasi bertenaga listrik.
"(Motor listrik) sudah ada nomornya, dan setelah di-charge tiga jam bisa jalan 70 km," ujar mantan Dirut PT Kereta Api Indonesia itu.
Namun untuk mobil listrik, meski sudah ada yang menjual secara spot order, Jonan nampak belum berminat memiliki.
"Tunggu bea masuk dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)-nya dibebaskan," katanya.
Jonan memang berharap dalam program pengembangan mobil listrik yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersedia mengurangi atau bahkan membebaskan bea masuk (BM) dan PPn-BM) mobil listrik.
"Harapan saya kepada Kemenkeu, kalau bisa mobil listrik dan mobil hibrid itu PPn-BM dan bea masuknya dikurangi atau dibebaskan, selama dibangun dalam bentuk CKD (completely knock down) di Indonesia," katanya.
Menurut dia, Indonesia seperti arahan Presiden, harus mengikuti perkembangan teknologi kendaraan bermotor dunia yang sudah mengarah ke tenaga penggerak berbasis listrik.
Oleh karena itu, mobil listrik 100 persen, mobil hibrid, atau mobil konvensional diberi kesempatan yang sama untuk berkembang di Indonesia, dan kemudian konsumen yang akan memilih mobil mana yang mau mereka pakai sesuai kebutuhan.
"Kalau menurut saya, dibuka saja pasarnya. Apakah itu mobil konvensional, mobil hibrid, atau mobil listrik 100 persen, nanti biarkan konsumen yang memutuskan," kata Jonan.
Pewarta: Risbiani Fardaniah
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2018
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2018
