Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan telah mengajukan rancangan undang-undang kepada Parlemen Negara Bagian yang mendorong reformasi besar-besaran terhadap undang-undang pelatihan pengemudi setelah sebuah tinjauan industri mengungkapkan adanya korupsi, seksisme, dan pelecehan.

Laman Drive, Minggu, melaporkan, rangkaian reformasi yang diusulkan menginginkan agar para pelatih pengemudi untuk SIM 'Kelas C' reguler di Australia Selatan mengikuti standar yang lebih tinggi melalui Kode Etik industri yang baru.

Pemerintah setempat mengatakan bahwa reformasi ini merupakan tanggapan terhadap tinjauan Departemen Infrastruktur dan Transportasi terhadap industri perizinan mengemudi yang telah menemukan “kebutuhan untuk memperkuat standar industri dan mengatasi masalah perilaku yang tidak pantas dan kriminal”.

Laporan tersebut juga menyebutkan laporan ICAC (Internal Commission Against Corruption) tahun 2022 yang menjelaskan bahwa kontrol negara bagian untuk mencegah korupsi di industri ini “kurang memadai”.

Baca juga: Australia Selatan luncurkan teknologi SIM digital

Baca juga: Anggota DPD RI minta pusat tak hapus status internasional Bandara SIM

Hal penting di antara perubahan yang diusulkan adalah mandat penggunaan penguji dari pemerintah untuk ujian praktik lisensi sementara, alih-alih penggunaan operator swasta yang saat ini diizinkan.

Sekitar 40 penguji baru dari pemerintah akan dibutuhkan, dengan 266 dari 609 instruktur mengemudi kendaraan bermotor saat ini di Australia Selatan juga akan menjadi penguji resmi.


Harga ujian akan distandardisasi di seluruh negara bagian menjadi 240 dolar Australia (Rp2,47 juta), turun dari sebelumnya 400 dolar Australia (Rp4,1 juta) yang dikenakan oleh beberapa operator swasta, sehingga menjadikan Northern Territory sebagai satu-satunya tempat di Australia yang mengalihdayakan pelatihan dan pengujian pengemudi.

Operator swasta masih akan diizinkan untuk menawarkan pelatihan pengemudi, namun dengan standar baru yang lebih tinggi.

Ini termasuk instruktur mengemudi yang mampu menunjukkan karakter yang baik sekaligus memenuhi kriteria kebugaran medis dan transparan dengan memberikan biaya tertulis dan layanan yang tersedia.

Ada juga format baru untuk buku catatan Pengemudi Pembelajar, sementara proposal tersebut juga menyerukan agar kamera dan pelacakan GPS (Global Positioning System) dipasang pada semua kendaraan pelatihan pengemudi untuk meningkatkan keselamatan.

Pelanggaran terhadap Kode Etik yang diusulkan akan dikenai sanksi terhadap individu yang melanggar.

Kode baru ini dapat diberlakukan dalam waktu dua tahun setelah RUU tersebut diterima, dengan konsultasi industri sebagai langkah selanjutnya setelah RUU tersebut diajukan ke parlemen.

Australia Selatan telah mengumumkan akan memperkenalkan tes online untuk pengemudi kendaraan bertenaga sangat besar mulai 1 Desember 2024.

Baca juga: Polri luncurkan inovasi pembuatan SIM Internasional secara daring

Baca juga: Korlantas ungkap latar belakang aturan SIM wajib sertifikat mengemudi
 
Pewarta:
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024