Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengingatkan bahwa penurunan anggaran subsidi listrik akan meningkatkan berbagai risiko, termasuk kemungkinan pemadaman listrik. Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam raker dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Kamis, mengatakan subsidi itu sudah memperhitungkan berbagai asumsi, termasuk pertumbuhan listrik dan tingkat pelayanan kepada pelanggan dengan meminimalkan pemadaman listrik. "Karena itu, kami tetap berpendapat angka subsidi APBN 2008 adalah sebesar Rp27,84 triliun sesuai nota keuangan," katanya. Menurut Purnomo, besaran subsidi listrik perlu direvisi saat pembahasan APBN Perubahan 2008. Sebelumnya, pada Rabu (19/9) malam, Panitia Anggaran (Panggar) DPR menyepakati subsidi listrik Rp26,67 triliun atau lebih rendah Rp1,17 triliun dibandingkan nota keuangan 2008 sebesar Rp27,84 triliun. Namun, dalam raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro disepakati angka subsidi dikembalikan ke Rp27,84 triliun. Dirut PLN Eddie Widiono menambahkan, risiko penurunan subsidi lainnya adalah hilangnya kredibilitas BUMN listrik tersebut di pasar internasional, yang lebih lanjut akan mengancam keberlanjutan pendanaan proyek pembangkit 10.000 MW Menurut dia, dengan pertumbuhan listrik yang ditetapkan hanya 5,5 persen maka susut daya listrik juga akan meningkat. Ia juga mengatakan, dengan tingkat pertumbuhan hanya 5,5 persen maka PLN harus menekan penggunaan BBM, yang selanjutnya akan meningkatkan risiko pemadaman. Selain itu, lanjutnya, dengan pertumbuhan yang ditekan maka dikhawatirkan saat pembangkit 10.000 MW masuk antara Juni-September 2009, pelanggan dan jaringan tidak siap. "Seharusnya, di awal 2009, sudah mencapai tingkat pertumbuhan yang cukup buat menghadapi masuknya program 10.000 MW," katanya. Eddie mengatakan, sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi jumlah subsidi antara lain setiap kenaikan susut daya listrik sebesar satu persen akan menambah subsidi Rp3 triliun, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) naik satu dolar AS akan meningkatkan subsidi Rp700 miliar, alpha BBM naik satu persen maka subsidi naik Rp700 miliar, dan kurs rupiah ke dolar AS naik Rp100 maka subsidi naik Rp700 miliar. "Namun, kami paling khawatirkan dampak kenaikan harga BBM," katanya. Wakil Ketua Panggar DPR Suharso Monoarfa mengatakan, penurunan subsidi sejalan dengan upaya pemerintah melakukan penghematan. Menurut dia, PLN sebagai BUMN yang memegang hak monopoli kelistrikan, harus bisa menunjukkan kinerja yang baik, karena menyangkut kepentingan masyarakat. Dalam rapat Panggar DPR juga disetujui besaran marjin usaha PLN sebesar satu persen. Secara keseluruhan subsidi listrik 2008 (kas) mencapai Rp29,78 triliun yang terdiri dari subsidi berjalan 2008 Rp26,67 triliun, kekurangan subsidi 2007 Rp2,4 triliun, kekurangan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2005 Rp1,87 triliun dengan "carry over" ke 2009 Rp1,23 triliun. Sejumlah asumsi subsidi listrik Rp26,67 triliun adalah pertumbuhan penjualan listrik 5,5 persen, konsumsi BBM 9,061 juta kiloliter, dan susut jaringan 10,14 persen.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007