"Masalah bangsa kita adalah kesenjangan ekonomi dan ketidakmerataan pembangunan. Kalangan menengah ke atas yang tinggal di kota tumbuh melesat dibanding kalangan menengah ke bawah. Indonesia ini sangat luas, kalau pemerintah pusat melihat konteks pemerataan ekonomi dengan baik, harusnya yang dikembangkan itu bukan Jakarta saja, tapi juga di luar Jakarta," ujar Hary usai pelantikan pengurus DPC dan DPRT Partai Perindo DKI Jakarta, di Jakarta, Rabu.
Dia menambahkan sejauh ini pembangunan ekonomi Indonesia saat ini kurang tepat sasaran sehingga menimbulkan ketimpangan sosial yang tinggi antara masyarakat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, dengan di luar pulau Jawa.
Menanggapi persaingan bebas MEA, Hary menilai pemerintah justru harus lebih fokus pada kondisi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan kelompok UMKM. Kondisi ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia justru bisa memperburuk keadaan jika MEA tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.
"MEA harus dicermati dalam konteks masyarakat kita yang ekonominya dominan menengah ke bawah. Kelompok UMKM saya kira belum siap. Pemerintah seharusnya memberikan batasan-batasan," katanya menegaskan.
Ia menjelaskan di Jakarta sebagai ibu kota negara, konsep pembangunan ekonomi juga belum mampu mengikis kesenjangan sosial yang terjadi. Jumlah masyarakat yang besar, harusnya bisa dioptimalkan sebagai potensi untuk membangun ekonomi.
Hary kemudian menegaskan Partai Perindo di DKI Jakarta akan berperan serta untuk membangun ekonomi masyarakat menengah ke bawah melalui program-program yang tepat sasaran.
"Jakarta sebagai kota metropolitan yang harus dibangun itu basis usaha. Melalui Perindo, UMKM akan kita perkuat sehingga jumlah penduduk yang besar di Jabodetabek ini bisa memiliki penghasilan yang baik. Kalau kita tidak bisa mempersempit kesenjangan sosial, maka akan sulit membangun Indonesia," katanya menegaskan.
Dalam acara tersebut, Hary melantik puluhan Pengurus Partai Perindo di DKI Jakarta tingkat DPC dan DPRT. Di Provinsi DKI Jakarta, struktur Partai Perindo telah terbentuk secara menyeluruh sebanyak 44 DPC dan 268 DPRT.
(I025)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
