Mereka mendesak DPRD Sulsel agar melakukan hearing terhadap panitia tender tahap II atas pembangunan teaching hospital Unhas dengan nilai tender Rp73 miliar.
"Kami mendesak DPRD Sulsel agar melakukan dengar pendapat peserta tender beserta pejabat pembuat komitmen pembangunan RS karena diduga melakukan persekongkolan tender terhadap rekanan," kata koordinator lapangan, Jamil Handaling.
Dia menduga ada praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dibalik proyek pembangunan RS Internasional yang menggunakan dana APBN.
Mereka juga mendesak kepada panitia agar melakukan tender ulang karena proses tender yang telah dilalui menyalahi kepres nomor 80 tahun 2003 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Anggota DPRD Sulsel yang menerima aspirasi, Ambas Syam, mengatakan, susah menindaklanjuti tuntutan LSM jika dalam rilis yang mereka bacakan hanya menduga, tanpa disertai temuan-temuan atau fakta lainnya.
"Saya tidak melihat apa yang bisa ditindaklanjuti dari temuan ini. Seharusnya dilampirkan sumber anggarannya dari mana, siapa pemenang dan siapa-siapa yang ikut tender, serta kronologis temuannya jika memang ada," katanya.
Hal senada disampaikan anggota tim penerima aspirasi, Marzuki Wadeng yang meminta kepada pengunjuk rasa agar melengkapi tuntutannya jika ingin dipertemukan dengan pelaksana tender.
"Saya minta agar dilengkapi dulu alasan-alasannya. Apalagi kita sekarang sangat sibuk membahas perubahan anggaran, karena tanggal 18 sudah libur," katanya.
Dia juga mengatakan, permintaan para LSM, kemungkinan baru bisa ditindaklanjuti anggota DPRD baru yang dilantik 23 September.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
