Pembatasan sepeda motor harus ada solusi lain

Senin, 26 Mei 2014 19:02 WIB | 12.430 Views
Pembatasan sepeda motor harus ada solusi lain
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono (FOTO ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan rencana kebijakan untuk mengurangi penggunaan sepeda motor di wilayah tertentu harus diimbangi dengan solusi penyediaan transportasi massal.

"Harus ada solusi berupa alternatif transportasi massal yang memadai. Jangan asal melarang dengan membatasi penggunaan sepeda motor, tapi harus ada solusinya," kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin.

Menurut, Bambang, saat ini populasi sepeda motor di Indonesia menembus sekitar 70 juta unit dan merupakan populasi sepeda motor terbesar di dunia.

Bambang baru saja menghadiri pertemuan International Transport Forum (ITF) Annual Summit 2014 di Leipzig, Jerman, yang digelar 21-23 Mei 2014.

Pada kesempatan itu salah satu isu yang dibahas adalah soal fenomena membludaknya jumlah sepeda motor di Indonesia yang membuat hampir semua peserta dari 55 negara terperangah.

"Bila penyediaan moda transportasi massal perkotaan hingga pedesaan sudah tersedia dan terkoneksi dengan baik, maka pembatasan jumlah kendaraan pribadi termasuk sepeda motor bisa dilakukan," tegas Bambang.

Ia mencontohkan, saat menjelang Lebaran selalu terjadi lonjakan penggunaan sepeda motor ke sejumlah kantong-kantong daerah mudik. Akibatnya memicu peningkatan jumlah angka kematian di jalan raya sepanjang jalur mudik.

"Seandainya tersedia angkutan yang mermadai di daerah-daerah, maka jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor akan drastis berkurang," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa menyalahkan para pemudik yang memakai sepeda motor karena masalahnya di daerah tujuan minim angkutan umum pedesaan.

"Untuk itu Kementertian Perhubungan mencari solusi menyediakan angkutan sepeda motor ke sejumlah wilayah di Jawa dan Sumatera," ujarnya.

Lebih lanjut ditegaskan Bambang, sesungguhnya tidak hanya di pedesaan, penyediaan transportasi publik juga dibutuhkan di kota besar dan megapolitan.

"Semua butuh angkutan umum. Kemampuan pemerintah pusat menyediakan fasilitas terbatas. Karena itu perlu juga Pemerintah Daerah ikut bertanggungjawab mengembangkan angkutan di wilayah masing-masing," katanya.

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2014

Ferrari dikabarkan sedang mengerjakan proyek "rahasia" yang akan berujung pada SUV pertama bagi produsen mobil berlambang kuda jingkrak itu.Laporan dari Eropa ...
Pelanggan akhirnya bisa merasakan duduk dibalik setir kemudi mobil listrik Tesla Model 3 yang akan diluncurkan Jumat besok (28/7), di Amerika Serikat, sebagai ...
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) berharap usulan penyesuaian regulasi pajak kendaraan dari segmen sedan agar setara dengan SUV (sport ...
Ada yang menarik dalam rangkaian kontes modifikasi IAM MBtech 2017 seri Medan yang berlangsung di Palladium Mall, Medan, 15-16 Juli 2017, yakni terselipnya ...
Seorang nenek asal Belgia mengaku tidak bisa tidur, dan memilih untuk mengendarai Porsche Boxster GTS dengan kecepatan 236 kilometer per jam pada tengah ...