Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo menilai sangat baik apabila Indonesia mempunyai konsensus nasional tentang rencana kerja atau platform kebijakan yang merupakan hasil dari rekonsiliasi kubu 01 dan 02.
"Amien Rais menilai rekonsiliasi yang benar-benar itu harus dimulai dari rencana kerja. Karena itu harus ada tim yang duduk bersama memadukan rencana kerja pasangan 01 dan 02 sehingga akan diperoleh titik temu yang menjadi konsensus nasional," kata Drajad di Jakarta, Sabtu.
Drajad mengatakan ketika rekonsiliasi dengan menyamakan platform tercapai, setelah itu baru bisa ada power sharing dan responsibility sharing.
Menurut dia, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sudah menyarankan rekonsiliasi harus yang benar-benar, jangan rekonsiliasi ethok-ethok, yang ujungnya hanya bagi-bagi kursi.
"Tentu kursi ini bisa bermakna eksekutif, legislatif dan posisi publik lainnya. Soal angka 55:45, itu merujuk pada keputusan resmi MK dan KPU, wujudnya bagaimana? Ya tentu dibicarakan bersama," ujarnya.
Baca juga: Pengamat: Pertemuan Mega-Prabowo bukti rekonsiliasi telah terwujud
Baca juga: Megawati dan Prabowo diskusikan persatuan bangsa pasca-Pemilu 2019
Baca juga: Gerindra dalam pusaran koalisi dan rekonsiliasi
Dia mengatakan, Amien juga menyarankan parpol pendukung Prabowo untuk menjadi oposisi terhormat dan berwibawa kalau yang terjadi hanya rekonsiliasi ethok-ethok.
Selain itu, menurut dia, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah menyampaikan kepada Amien Rais sebelum melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Prabowo sudah menyampaikan sebelumnya kepada Amien Rais bahwa akan ada pertemuan dengan Megawati. Prabowo juga menceritakan siapa yang mengambil inisiatif, rencana awal pertemuan dimana dan seterusnya," katanya.
Menurut dia, Amien selalu menekankan pentingnya silaturrahim dengan berbagai pihak, baik itu politis maupun nonpolitis.
"Amien Rais menilai rekonsiliasi yang benar-benar itu harus dimulai dari rencana kerja. Karena itu harus ada tim yang duduk bersama memadukan rencana kerja pasangan 01 dan 02 sehingga akan diperoleh titik temu yang menjadi konsensus nasional," kata Drajad di Jakarta, Sabtu.
Drajad mengatakan ketika rekonsiliasi dengan menyamakan platform tercapai, setelah itu baru bisa ada power sharing dan responsibility sharing.
Menurut dia, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sudah menyarankan rekonsiliasi harus yang benar-benar, jangan rekonsiliasi ethok-ethok, yang ujungnya hanya bagi-bagi kursi.
"Tentu kursi ini bisa bermakna eksekutif, legislatif dan posisi publik lainnya. Soal angka 55:45, itu merujuk pada keputusan resmi MK dan KPU, wujudnya bagaimana? Ya tentu dibicarakan bersama," ujarnya.
Baca juga: Pengamat: Pertemuan Mega-Prabowo bukti rekonsiliasi telah terwujud
Baca juga: Megawati dan Prabowo diskusikan persatuan bangsa pasca-Pemilu 2019
Baca juga: Gerindra dalam pusaran koalisi dan rekonsiliasi
Dia mengatakan, Amien juga menyarankan parpol pendukung Prabowo untuk menjadi oposisi terhormat dan berwibawa kalau yang terjadi hanya rekonsiliasi ethok-ethok.
Selain itu, menurut dia, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah menyampaikan kepada Amien Rais sebelum melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Prabowo sudah menyampaikan sebelumnya kepada Amien Rais bahwa akan ada pertemuan dengan Megawati. Prabowo juga menceritakan siapa yang mengambil inisiatif, rencana awal pertemuan dimana dan seterusnya," katanya.
Menurut dia, Amien selalu menekankan pentingnya silaturrahim dengan berbagai pihak, baik itu politis maupun nonpolitis.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
