Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla meminta Departemen Perhubungan (Dephub) melakukan penelitian untuk mengetahui dengan tepat rasio (perbandingan) antara jumlah penduduk dan jumlah angkutan umum di kota-kota di Indonesia. "Dephub harus bikin penelitian yang pas itu berapa jumlah kendaraan angkutan umum dengan jumlah penduduknya," kata Wapres M Jusuf Kalla saat pemberian penghargaan Wahana Tata Nugraha di Jakarta, Kamis. Wapres menjelaskan pada awalnya maksud adanya angkutan umum adalah untuk mengurangi kendaraan pribadi. Tetapi yang terjadi, tambah Wapres justru kadang-kadang tidak tertib. "Sekarang ini angkutan umum malah antri panjang seperti tren. Ini terjadi karena tak ada pembatasan ijin trayek," kata Wapres. Wapres mencontohkan angkot di Bogor, yang dinilainya terlalu banyak sehingga yang terjadi daya angkut menurun terus dan ujung-ujungnya menuntut kenaikan tarif. "Jadi tetapkan dulu berapa ratio jumlah angkot dengan jumlah penduduk. Baru berapa ijin yang harus dikeluarkan," kata Wapres. Dengan sedikit berkelakar Wapres mengatakan kadang-kadang oknum dinas perhubungan malah membawa formulir ijin trayek kemana-mana. Dengan demikian jumlahnya tidak terkontrol.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008