Bandung (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan meminta bantuan Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi untuk melakukan verifikasi keabsahan ijazah salah seorang cagub Jabar, H. Ahmad Heryawan, yang lulusan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab yang berlisensi Saud Islamic University, Saudi Arabia. "KPU Jabar telah menyerahkan verifikasi ijasah ke Dikmenti Diknas Provinsi Jabar, sedangkan untuk ijazah Pak Ahmad Heryawan yang berlisensi Saud Islamic University, Arab Saudi, akan meminta bantuan Kedubes Saudi Arabia," kata Ketua Pokja Pendaftaran Cagub/Cawagub KPU Provinsi Jawa Barat, Affan Sulaeman, di Bandung, Senin. Ia menyebutkan, dari tiga pasangan cagub/cawagub itu, hanya satu yang berijazah terakhir dari luar negeri dengan gelar Lc, yakni H, Ahmad Heryawan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Lima kandidat lainnya, kata Affan Sulaeman, semuanya berijazah pendidikan di dalam negeri. "KPU dan Disdik Jabar tidak akan melakukan verifikasi langsung dengan mendatangi Saud Islamic University di sana (Saudi Arabia), tapi cukup lewat Kedubes-nya saja," kata Affan. Meski disebutkannya masalah ijazah merupakan tahapan yang paling krusial bagi seorang calon, menurut dia, namun untuk untuk enam calon di Jawa Barat cukup yakin tidak akan ada masalah. "Mereka semua merupakan tokoh-tokoh birokrat baik di eksekutif maupun legislatif. Namun, verifikasi tetap dilakukan sebagai tahapan wajib," katanya. Selain melakukan verifikasi ijazah para calon gubernur/wakil gubernur, KPU Jabar juga melakukan verifikasi beberapa persyaratan pendaftaran Pilkada lainnya termasuk daftar kekayaan dan hasil tes kesehatan mereka. "Untuk hasil test kesehatan belum kami buka. Hasilnya akan dibahas dalam rapat pleno KPU. Namun ada beberapa persyaratan dari para calon itu yang belum lengkap," kata Affan. Hingga saat ini, tiga kandidat Pilkada Jabar 2008 yakni H Danny Setiawan - Iwan Ridwan Sulanjana, Agum Gumelar - Nu`man Abdul Hakim serta Ahmad Heryawan - Dede Yusuf belum memiliki nomor urut. "Nomor urut calon akan ditetapkan pada pertengahan Februari, setelah hasil verifikasi komplit," kata Affan yang juga Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung itu. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008