Jakarta (ANTARA News) - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit meragukan kinerja DPR pada 2008 akan lebih baik daripada 2007 karena banyak anggota DPR akan berkonsentrasi untuk menghadapi Pemilu 2009. "Pada 2008 ini mereka pasti lebih berkonsentrasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2009. Kalau sibuk untuk Pemilu 2009 lalu bagaimana dengan aspirasi rakyat yang harus mereka perjuangkan," katanya, di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan anggota DPR akan lebih fokus mempersiapkan dirinya agar terpilih kembali dalam Pemilu 2009. Dengan demikian, lanjut dia, DPR tidak dapat memperhatikan kepentingan rakyat. Menurut Arbi, pada 2007, kinerja DPR tidak bagus. Indikator buruknya kinerja DPR adalah tidak tercapainya target pengesahan undang-undang. "Produktivitas DPR 2007 lemah. DPR mentargetkan untuk dapat mengesahkan banyak undang-undang. Kenyataannya hanya separuh dari undang-undang itu yang disahkan. Kalau undang-undang tidak disahkan lalu aspirasi apa yang diperjuangkan," ujarnya. Arbi mengungkapkan DPR belum memperhatikan kepentingan rakyat. Ini terbukti dari tindakan sejumlah anggota DPR yang menolak penentuan pemenang pemilu legislatif berdasarkan jumlah suara terbanyak. "Ada yang tidak setuju kalau penentuan pemenang pemilu berdasarkan jumlah suara melainkan nomor urut. Ini sudah tidak pro rakyat, melainkan pro elit," kata Arbi. Meskipun demikian, Arbi mengakui tidak semua kinerja anggota DPR buruk. Hanya saja, tambah dia, anggota DPR yang mampu menjalankan tugasnya hanya sedikit dan kalah oleh kepentingan pihak tertentu. Sementara itu, sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR, Yusron Ihza Mahendra, mengatakan pada 2008 parlemen akan lebih lantang menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan publik pada 2008. "Itu akan ditandai dengan semakin banyak anggota legislatif yang berani menggunakan sejumlah hak, seperti hak angket, interpelasi dan kontrol atas eksekutif," katanya. Yusron juga mengungkapkan ada kemajuan di DPR seperti upaya menggunakan hak angket dan interpelasi, meskipun sering kandas. "Namun, amat disayangkan bahwa penilaian dan juga pemberitaan terhadap lembaga yang mulai berani `unjuk gigi` sering tidak pas," katanya. Bahkan, tambahnya, terkesan seperti ada upaya sistematis agar lembaga ini menjadi "mandul" seperti di masa lalu. "Tetapi, di samping itu memang karena kealpaan sebagian tokoh-tokoh dari lembaga ini, termasuk juga langkah-langkah kurang cakap dari aparat administratif lembaga (DPR RI) yang kemudian mengakibatkan munculnya isu-isu tak sedap (seperti `isu laptop DPR RI`, isu `faksimille` dan lain-lain," ungkapnya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008