Batam (ANTARA) (ANTARA) - Rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I-2019 mengkhawatirkan, yaitu mencapai 6,82 persen, di atas ambang maksimal 5 persen.

"Perkembangan keuangan BPR/S sampai Maret 2019 (yoy), NPL 6,82 persen," kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepri, Iwan M Ridwan di Batam, Jumat.

Menurut dia, tingginya NPL disebabkan ekonomi yang belum pulih, sehingga debitur tidak bisa membayarkan utang pada waktu yang telah disepakati.

Secara keseluruhan, ia menyebutkan OJK mencatat aset BPR/S di Kepri sebesar Rp7,33 triliun, atau tumbuh 8,71 persen (yoy) dan kredit mencapai Rp5,48 triliun atau tumbuh 14,03 persen (yoy).

Dana pihak ketiga tercatat Rp5,88 triliun atau tumbuh 6,7 persen (yoy)dan loan to debt ratio sebesar 78,9 persen.

Sementara rasio NPL pada BPR/S di Kepri relatif tinggi, maka NPL pada bank konvensional masih relatif aman, di angka 2,66 persen.

OJK mencatat keuangan bank umum konvensional dan syariah pada triwulan I 2019 meningkat, aset sebesar Rp66,32 triliun atau tumbuh 3,55 persen (yoy) dan kredit sebesar Rp36,67 triliun atau tumbuh 6,53 persen (yoy).

Dana pihak ketiga sebesar Rp48,38 triliun, tumbuh 3,51 persen (yoy) dan loan to debt ratio sebesar 75,8 persen.

"Sampai dengan triwulan I-2019 secara umum perkembangan jumlah bank dan industri keuangan nonbank di Kepri positif. Ada penambahan 1 jaringan kantor cabang bank umum di Kota Tanjungpinang," kata dia.

Sedangkan untuk industri keuangan nonbank, OJK mencatat piutang perusahaan pembiayaan sebesar Rp2.944 miliar pada triwulan I-2019, meningkat 0,09 persen (ytd), dengan non performing financing tercatat 1,19 persen (yoy).

Baca juga: LPDB KUMKM gandeng kantor lelang atasi kredit macet

Baca juga: Upaya perusahaan pembiayaan menurunkan rasio kredit macet

Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019