Komisioner Bawaslu Jatim Jawa Timur Eka Rahmawati yang hadir dalam acara itu mengatakan peran pengawasan proses pengawasan pemilu akan lebih sukses apabila ada keterlibatan seluruh elemen masyarakat, sehingga Bawaslu membekali jajarannya dengan aplikasi SIWASLU berbasis android untuk mempermudah pengawasan.
"SIWASLU adalah Sistem Pengawasan Pemilihan Umum sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil pemilu," katanya saat memberikan sambutan di Lumajang.
Ia meminta para pengawas di tempat pemungutan suara (TPS) untuk bekerja ekstra dalam mengawasi praktek politik uang yang biasanya terjadi pada masa tenang menjelang pelaksanaan pemungutan suara pemilu.
"Awasi praktek-praktek politik uang dan tugas mengawasi itu memang berat, tetapi harus dilaksanakan dengan ekstra," katanya.
Eka mengajak masyarakat turut aktif melaporkan kepada Bawaslu melalui telepon "hotline" Bawaslu di nomor 081114141414, apabila mengetahui ada pelanggaran pemilu di sekitarnya.
Sementara Ketua Bawaslu Lumajang Amin Sobari mengatakan praktik politik uang, isu sara, dan berita hoaks rawan terjadi saat memasuki masa tenang pelaksanaan pemilu, sehingga politik uang harus diperangi secara tegas.
"Untuk itu saya tidak setuju apabila ada perkataan terima uangnya, tolak orangnya karena yang terpenting menolak uangnya dan melaporkan pelakunya kepada Bawaslu," katanya.
Menurutnya masa tenang merupakan fase krusial yang akan menguji integritas seluruh elemen bangsa karena biasanya masa tenang cenderung diwarnai dengan politik uang, upaya-upaya kecurangan, dan isu SARA akan mengancam keutuhan bangsa, sehingga instruksi dari Bawaslu RI untuk melakukan patroli antipolitik uang.
"Kita tolak politik uang demi pemilu yang berintegritas dan bermartabat, sehingga kami berharap sikap aktif masyarakat untuk menjunjung terciptanya pemilu yang aman damai bersih dari segala politik," ujarnya.
Sementara Bupati Lumajang Thoriqul Haq mendukung pemilu yang bersih dari politik uang, sehingga mengajak masyarakat untuk tidak menerima politik uang dalam kondisi apapun.
"Politik uang dapat mencederai demokrasi, sehingga saya berpesan agar masyarakat sepatutnya menolak segala praktik politik uang demi pemilu yang berintegritas dan bermartabat," katanya.
Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan Deklarasi Antipolitik uang oleh komisioner Bawaslu, Ketua KPU, Bupati Lumajang, Kapolres Lumajang, Dandim 0821, dan perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019 untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan bermartabat.
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
