Kami menyiapkan personel hingga mencapai 104.951 orang agar pelaksanaan pemilu berjalan lancarBogor (ANTARA) - Banyak hal menarik dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
Salah satunya pemilu di daerah terpadat penduduknya. Di manakah itu? Ternyata tidak jauh atau masih di sekitar Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yakni di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Ya, Jawa Barat, menjadi provinsi terpadat penduduknya dibandingkan dengan 33 provinsi lain di Indonesia. Sensus penduduk terakhir tahun 2010, tercatat sebanyak sekitar 43 juta jiwa penduduk di Jawa Barat. Berdasarkan perkiraan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, dari sekitar 261,8 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 48.037.600 jiwa atau sekitar 18,3 persen dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia itu berada di Jawa Barat.
Nah, dari total penduduk di Jawa Barat itu, terbanyak berada di Kabupaten Bogor yang dihuni sekitar 5,71 juta jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Bogor itu menjadi paling banyak dibandingkan dengan jumlah daerah otonom tingkat II yakni kabupaten/kota lain di Indonesia yang berjumlah sekitar 500 kabupaten/kota.
Sebagai daerah paling padat penduduknya, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor juga memegang rekor terbanyak penduduknya untuk jumlah pemilih Pemilu 2019.
Baca juga: Pemilu dari masa ke masa
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menetapkan jumlah pemilih sebanyak 33.270.845 orang, masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2). Jumlah pemilih itu tersebar di 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan, dan 5957 kelurahan/desa yang ada di Jawa Barat. Mereka akan memilih di 138.050 tempat pemungutan suara (TPS) yang disediakan di Jawa Barat.
Tercatat sebanyak 11 daerah pemilihan di Jawa Barat dan Kabupaten Bogor berada di daerah pemilihan Jawa Barat V.
Dari jumlah pemilih di Jawa Barat sebanyak itu, tercatat 3.494.743 orang menjadi pemilih berada di Kabupaten Bogor berdasarkan DPTHP-3 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bogor baru-baru ini, menyusul rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bogor Nomor 092/K.Bawaslu.JB.04/PM.00.00/IV/2019 teranggal 2 April 2019 dengan masuknya Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi DPT. Pemilih sebanyak itu terdiri atas pemilih laki-laki berjumlah 1.788.899 orang dan perempuan 1.705.844 orang. Mereka tersebar di 40 kecamatan dan 435 kelurahan/desa. Mereka akan memilih di 15 ribu TPS.
Dengan luas wilayah 2.664 kilometer persegi, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Banten), Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di utara; Kabupaten Karawang di timur: Kabupaten Cianjur di tenggara, Kabupaten Sukabumi di selatan, dan Kabupaten Lebak (Banten) di barat.
Dalam Merayakan Demokrasi Indonesia, Kabupaten Bogor menjadi perhatian kesuksesan dalam pelaksanaan Pemilu pada Rabu 17 April 2019. Betapa tidak dalam pesta demokrasi lima tahunan ini wilayah tersebut menjadi daerah pemilihan tersendiri dengan jangkauan wilayah yang luas dan memerlukan personil yang banyak dan mumpuni untuk mensukseskan pemilu.
Pemilu 2019 tersebut merupakan pemilu serentak yang pertama kali digelar yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, anggota DPR Daerah Jawa Barat, dan anggota DPRD Kabupaten Bogor.
"Kami menyiapkan personel hingga mencapai 104.951 orang agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Bogor Jawa Barat Herry Setiawan.
Selain menjadi daerah paling padat penduduknya, dan menjadi kabupaten satu-satunya yang menjadi satu daerah pemilihan untuk DPR RI, Kabupaten Bogor juga mencatatkan wilayahnya sebagai daerah "terpanas", bahkan ada yang menyebut sebagai "daerah neraka" karena tingkat persaingan antarpeserta calon.
Lihat saja, calon presiden nomor urut 02 tinggal di Hambalang, Kabupaten Bogor, sedangkan calon nomor urut 01 yang merupakan calon petahana lebih kerap tinggal di Istana Bogor.
Untuk sembilan kursi DPR RI yang diperebutkan dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor, jumlah calon anggota legislatif DPR RI yang bersaing di Kabupaten Bogor untuk memperebutkan sembilan kursi itu sebanyak 146 orang. Sebagian dari mereka merupakan "wajah lama" karena telah terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2014.
Tercatat sejumlah elit politik tingkat nasional ternama seperti Fadli Zon (Gerindra) yang kini masih menjabat Wakil Ketua DPR RI, Adian Napitupulu (PDI Perjuangan) yang juga masih anggota DPR RI. Anggota DPR RI yang mencalonkan kembali sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor, antara lain Soenmandjaja (PKS), Anton Sukartono Suratto (Partai Demokrat), Taufiqulhadi (NasDem), Primus Yustisio (PAN), Nawafie Saleh (Partai Golkar), Achmad Farial (PPP).
Ada juga tokoh masyarakat setempat Elly Rachmat Yasin (PPP), istri mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin yang kini dipenjara karena kasus korupsi, Ravindra Airlangga, yang merupakan putra dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan pesohor Tommy Kurniawan (PKB).
Tiap pemilih di Kabupaten Bogor juga harus memilih salah satu dari 50 orang calon anggota DPD RI yang akan mewakili rakyat dari Provinsi Jawa Barat. Tiap provinsi di Indonesia akan dipilih empat orang anggota DPD RI.
Dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor juga akan menentukan 11 anggota dari 100 anggota DPRD Jawa Barat yang akan terpilih dalam Pemilu 2019.
Selanjutnya untuk calon anggota DPRD Kabupaten Bogor diikuti laki-laki sebanyak 477 orang calon dan perempuan sebanyak 268 orang calon, sehingga total mencapai 745 orang calon, dengan persentase keterwakilan perempuan 35,97 persen. Mereka memperebutkan 55 kursi di DPRD Kabupaten Bogor.
Terdapat enam daerah pemilihan (dapil) untuk DPRD Kabupaten Bogor, yakni dapil 1 meliputi Kecamatan Cibinong, Citeureup, Sukaraja, Klapanunggal, dan Babakan Madang yang memperebutkan 10 kursi DPRD Kabupaten Bogor.
Dapil 2 mencakup Cileungsi, Gunung Putri, Sukamakmur, Jonggol, Cariu dan Tanjungsari, memperebutkan 9 kursi. Dapil 3 meliputi Tamansari, Ciawi, Megamendung, Cisarua, Caringin, Cijeruk dan Cigombong, memperebutkan 8 kursi,
Dapil 4 mencakup Ciomas, Dramaga, Ciampea, Tenjolaya, Pamijahan, Cibungbulang dan Rumpin, memperebutkan 9 kursi. Dapil 5 meliputi Leuwiliang, Leuwi Sadeng, Nanggung, Cigudeg, Sukajaya, Jasinga, Tenjo dan Parung Panjang memperebutkan 10 kursi, dan dapil 6 mencakup Bojonggede, Kemang, Tajur Halang, Parung, Ciseeng, Gunung Sindur dan Ranca Bungur memperebutkan 9 kursi.
Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni menyebutkan total jumlah surat suara untuk pilpres, DPR, DPD, dan DPRD Jawa Barat, dan DPRD Kabupaten Bogor sekitar 17 juta surat suara.
Pelipatan surat suara sudah dilakukan di Gudang Logistik KPU Kabupaten Bogor dikawasan pergudangan 3M, Jalan Raya Jakarta-Bogor, kawasan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
KPU Kabupaten Bogor mempekerjakan petugas pelipat surat suara sebanyak 650 orang atau pekerja harian lepas dari warga Kecamatan Cibinong.
Untuk anggaran Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian Lembaga (RKA-KL) dari KPU RI KPU Kabupaten Bogor menerima sebesar Rp122 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanjan Negara (APBN) ditambah dengan dari APBD Kabupaten Bogor Rp7,5 miliar.
Pantau TPS
Wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat disebut-sebut sebagai wilayah yang tergolong rawan kecurangan dalam Pemilu 2019. Untuk itu Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP) menyiapkan sebanyak 1.000 pemantau ke berbagai TPS pada hari pencoblosan 17 April 2019.
Direktur DEEP Yusfitriadi menjelaskan sebanyak 1.000 pemantau itu akan menyebar ke 15 Kecamatan di Kabupaten Bogor. Pemantauan memang tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan secara sampling mengingat banyaknya jumlah TPS, yang mencapai 15 ribu TPS.
Diperkirakan masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bogor memiliki potensi kerawanan yang sama. Karena menurutnya konsentrasi masyarakat hampir merata ke arah Pemilihan Presiden (Pilpres), sedangkan perkara Pemilihan Legislatif (Pileg) dikesampingkan.
Saat ini masyarakat fokusnya di Pilpres, jadi orang tidak melirik pemilu legislatif, sedangkan, Pilpres di Kabupaten Bogor itu seperti jadi lapangan utamanya di Provinsi Jawa Barat.
Baca juga: Mendagri: Tim Pemantau Pemilu pastikan tugas KPU tidak terganggu
Baca juga: Mengenal metode penghitungan suara dari pemilu ke pemilu
Baca juga: Panglima TNI-Kapolri menjadi spirit sukseskan pengamanan pemilu
Pilpres di Kabupaten Bogor menjadi 'sengit' mengingat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terbilang 'gemuk', yakni hampir 3,5 juta pemilih.
Masyarakat Bogor memiliki kultur religius yang kuat. Karena isu SARA belakangan sering melanda kontestasi Pemilu.
Bogor menjadi barometer. Ada celah sedikit saja yang diperbuat penyelenggara di Kabupaten Bogor itu akan membangun opini delegitimasi hasil pemilu.
Burhanudin dari Bawaslu Kabupaten Bogor menyatakan selain saksi dari parpol dan pemantau dari masyarakat, Bawaslu Kabupaten Bogor juga akan mengerahkan pemantau ke masing-masing TPS.
Bawaslu menempatkan satu pemantau di setiap TPS yang tersebar di 40 Kecamatan Kabupaten Bogor.
Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni menyadari dengan 15.000 TPS tidak bisa diselesaikan sendiri pemantauannya tanpa dibantu teman-teman civil society.
"Kami memberikan akses terbuka pada teman-teman pemantau membutuhkan data di KPU," katanya.
Tingkatkan partisipasi pemilih
Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Kabupaten Bogor mengukuhkan 55 orang relawan demokrasi.
"Sebanyak 55 relawan yang kami rekrut didominasi generasi millenial, mereka bekerja pada 11 basis yang telah ditentukan," kata Herry Setiawan.
Herry menyebutkan 11 basis yang telah ditentukan berdasarkan juknis dari KPU Republik Indonesia, antara lain keagamaan, pemilih pemula, pemilih muda, warga internet, komunitas, keluarga, perempuan, berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, marginal dan relawan demokrasi.
Relawan dibekali pengetahuan kode etik untuk menyampaikan pesta demokrasi yang akan dihelat 17 April 2019 berupa imparsialitas, independen, dan non partisan, bertindak santun, menghormati adat budaya setempat, tidak bertindak diskriminatif, dan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.
KPU Kabupaten Bogor berharap para relawan mampu menumbuhkan kesadaran positif tentang pentingnya Pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat guna masyarakat bergerak untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih mereka pada waktu pemilihan nanti.
Salah seorang relawan Luthfi mengaku siap membantu KPU Kabupaten Bogor guna partisipasi pemilih Pemilu 2019 tinggi. Ia yang bertugas di basis warga internet, akan memerangi kabar bohong atau hoaks di media sosial dengan memperbanyak materi kepemiluan yang bernilai positif ke masyarakat.
"Follower di instagram saya ada 2000 lebih, ini akan saya manfaatkan untuk memerangi kabar bohong dan membumihanguskan hoax khususnya dalam tahapan pemilu 2019," kata Luthfi.
Selain merekrut relawan demokrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor juga berkoordinasi dengan Pemkab Bogor, Jawa Barat untuk mengimbau kepada seluruh perusahaan ritel, industri, jasa, dan lainya memasang spanduk hitung mundur jelang pelaksanaan Pemilu 17 April 2019.
Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan pemasangan penghitungan mundur lebih kepada imbauan kepada pengusaha untuk karyawannya mencoblos saat pemilihan.
Hal ini sebagai media pengingat para karyawan yang bekerja bisa mencoblos pemilihan Presiden dan legislatif sebagai hak negara di Pemilu.
Selain itu pihak perusahaan meliburkan karyawan ketika waktu pencoblosan pada 17 April 2019 nanti dengan harapan partisipasi pemilih di Kabupaten Bogor meningkat.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga mempersilakan KPU menyosialisasikan pemilu lebih masif kepada warga Bogor di program Pemkab Bogor yang sudah berjalan seperti Rebo Keliling (Boling).
Herry berharap adanya bantuan bupati tersebut partisipasi pemilihan bisa mencapai 78 sampai 80 persen partisipasi pemilih, dibandingkan sebelumnya yang mencapai 69 persen.
"Untuk mendukung hal ini kami juga menyediakan tempat pemungutan pemilih (TPS) mobile," ujarnya.
Herry menyebutkan personel penyelenggara pemilu telah mendapatkan bimbingan teknis langsung dari komisioner baik itu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar semakin memahami tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU RI.
KPU Kabupaten Bogor berharap pemilu lancar sesuai dengan apa yang sudah disiapkan.
Editor: Budi Setiawanto
Copyright © ANTARA 2019
