Makassar (ANTARA News) - Pesta demokrasi pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan periode 2008-2013 yang dilaksanakan Senin, (5/11) hanya berlangsung satu kali putaran karena hanya diikuti tiga pasangan kandidat calon Gubernur/Wakil Gubernur yakni HM. Amin Syam/Prof. Mansyur Ramly, Azis Kahar Muzaqkar/Mubyl Handaling dan Syahrul Yasin Limpo/Agus Arifin Nu`mang. "Tidak ada putaran kedua sebab hanya tiga pasangan yang akan bersaing memperebutkan kursi orang nomor satu di provinsi ini," kata anggota KPUD Sulsel, Dr. M. Darwis, di Makassar, Minggu. Menurutnya, putaran kedua pilkada Gubernur Sulsel yang pertama kali diselenggarakan ini bisa dilakukan jika diikuti lima pasangan cagub/cawagub atau lebih karena harus mengambil hasil suara terbanyak dua atau tiga pasangan calon di putaran pertama untuk selanjutnya memasuki putaran kedua. Sesuai pasal 107 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka standar terendah perolehan suara pasangan calon adalah 25 persen dari jumlah suara yang sah. Pasangan cagub/cawagub yang memperoleh suara melebihi 25 persen dan terbanyak dari pasangan lainnya akan ditetapkan sebagai pemenang. "Pilkada Gubernur Sulsel tahun ini beda dengan pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun 2004 lalu dimana standar perolehan suara terendah untuk pemilihan tingkat nasional mencapai 50 persen, plus satu. Karena itu, pasangan yang perolehan suaranya bisa mencapai 50 persen dan menggungguli pesaingnya akan ditetapkan sebagai pemenang," ujarnya. Darwis menambahkan, alokasi dana penyelenggaraan pilkada Gubernur Sulsel tahun ini sebesar RP88 miliar melalui APBD Sulsel terdiri RP12 miliar untuk logistik yang dikelola KPUD Sulsel sisanya didistribusikan ke 23 kabupaten/kota di Sulsel untuk biaya operasional. Sedangkan alokasi dana untuk daerah dikondisikan dengan keuangan kabupaten/kota berdasarkan jumlah pemilihnya. Jumlah pemilih yang akan menggunakan haknya pada pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sulsel periode lima tahun ke depan tercatat 5,2 juta jiwa lebih dari sekitar 7,4 juta penduduk provinsi ini. Sementara itu, pemantauan Wartawan ANTARA selama tiga hari menjelang pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, masih banyak warga wajib pilih di kabupaten/kota yang belum mendapatkan panggilan untuk memilih pemimpin Sulsel sesuai hati nuraninya. Akibatnya, kantor KPUD Sulsel terus mendapat tekanan dari para pendemo dari berbagai lapisan masyarakat baik menyangkut kesiapan KPUD menyelenggarakan pesta demokrasi itu maupun masih banyaknya warga yang tidak diundang untuk menggunakan hak pilihnya, termasuk di Makassar sekitar 20.000 warga tidak mendapatkan kartu pemilih. (*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007