Surabaya (ANTARA News) - Rombongan Komisi X DPR RI yang dipimpin Heri Akhmadi menolak mengadakan pertemuan dengan jajaran Pemprov Jatim di Ruang Kertanegara, Kamis, karena hanya diterima oleh Sekdaprov Jatim, Dr Soekarwo SH MHum. Rombongan akhirnya batal berdialog dengan Sekdaprov Jatim, pimpinan DPRD Jatim, Kadinas P dan K, Kadinas Pariwisata, Kadinas Pemuda dan Olah Raga, Kepala Badan Perpustakaan dan pejabat terkait lainnya. Menurut rencana, pertemuan semestinya dijadwalkan pukul 10.00 WIB, kemudian karena gubernur ada acara di DPRD Jatim pukul 09.00 kemudian diundur pukul 14.30 WIB, sementara itu rencananya gubernur tetap mewakilkan kepada Sekdaprov. Saat rombongan Komisi X tiba di Pemprov Jatim, gubernur tidak ada di tempat karena sedang mengadakan pertemuan dengan Kepala BPLS, Bupati Sidoarjo dan Bupati Pasuruan, untuk membahas unjuk rasa warga yang memprotes pembuangan lumpur ke Sungai Porong. Karena tidak diterima gubernur, rombongan DPR RI langsung menuju rumah makan Ria Galeria di Jalan Bangka dengan bus biru milik Pemprov Jatim. Heri Akhmadi yang secara tidak sengaja ditemui wartawan di rumah makan tersebut mengatakan, aturannya dalam protokoler kalau kunjungan pejabat DPR yang menerima adalah pejabat politik karena urusannya dengan gubernur. "Kalau dinas, ya dinas langsung, kalau urusan teknis ke dinas, kalau politik, ya politik," katanya. Ketika diinformasikan kalau gubernur sedang melakukan pertemuan tentang lumpur, dia mengatakan sudah janji. "Kami sudah bikin janji yang ada jadwalnya. Dijadwalkan oke kok, jadwalnya sudah oke, gubernur kan bisa ngatur jadwalnya," katanya. Kalau gubernur sudah setuju, ujar dia, tidak bisa digantikan kecuali kalau yang menggantikan pejabat politiknya, Wagub. "Wagubya juga tidak ada," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut. Ketika ditanyakan apakah dirinya kecewa, Heri mengatakan tidak. "Kalau dia merasa tidak punya kepentingan dengan kami ya silakan saja," katanya. Heri mengatakan yang rugi Pemprov Jatim sendiri. "Anda lihat sendiri berapa dana dari pusat untuk pendidikan, Rp3 triliun lebih, belum termasuk Dana Alokasi Umum (DAK)," katanya. Kunker yang dipimpin Heri Akhmadi dengan anggota terdiri dari Anisah Mahfudz (FKB), Musfihin Dahlan (FPG), Wayan Koster (FPDIP), Chepy Triprakoso Wartono (FPDIP), Hafidz Ma`soem (FPPP), M Joko Santoso (FPAN), Amin Said Husni (FPAN), Abdi Sumaithi (FPKS) dan Datuk H Is Anwar (FPBR). Kunker dalam rangka melaksanakan fungsi kedewanan yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Heri Akhmadi mengatakan, kunker bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Provinsi Jatim, berkaitan dengan evaluasi pembangunan tahun anggaran 2007-2008, hambatan yang dihadapi dan aspirasi masyarakat yang perlu mendapat perhatian pusat.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007