"Pembahasan tentang KUR pariwisata sudah dilakukan DPR sejak lama dan tinggal menunggu peluncuran," kata Willgo usai menjadi pembicara dalam sosialisasi sosialisasi tentang peran Bank Indonesia mendukung pariwisata di NTB.
Menurut dia, kredit dengan bunga relatif rendah tersebut diharapkan bisa lebih menggairahkan industri pariwisata khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor pariwisata.
Meski belum diluncurkan, kata Willgo, keberadaan KUR untuk sektor pariwisata sudah mulai disosialisasikan kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM, dan pelaku pariwisata lainnya.
"Tapi kami pastikan diluncurkan tahun ini. Jadi nanti KUR tersebut bisa dinikmati oleh para pelaku usaha di sektor pariwisata, baik bidang jasa maupun usaha mikro," ujar politisi dari partai Gerindra .
Ia menyebutkan pagu KUR pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp120 triliun, termasuk di dalamnya untuk KUR pariwisata. Komisi XI bersama pemerintah mentargetkan sebesar 17 persen dari pagu KUR tersebut dapat diserap oleh sektor pariwisata.
"Saya rasa daerah-daerah yang berkembang dengan sektor pariwisata nantinya harus memanfaatkan KUR tersebut, salah satunya NTB," ucap Willgo yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.
Selain untuk usaha sektor pariwisata, menurut dia, KUR pariwisata juga bisa diarahkan untuk pengembangan desa wisata. Pasalnya, desa wisata sudah berkembang dalam beberapa tahun terakhir.
"Saya berharap, nantinya para pelaku usaha yang berkaitan dengan industri pariwisata di perdesaan bisa mengakses KUR pariwisata, baik secara berkelompok maupun perorangan," kata Willgo.
Baca juga: Ingin devisa meningkat, pemerintah beri kur ke 13 sektor pariwisata
Baca juga: Pemerintah siapkan KUR untuk sektor pariwisata
Pewarta: Awaludin
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
