Denpasar (ANTATA News) - Sistem pertanian tradisional di Bali (subak) yang pernah mencuat ke tingkat nasional maupun internasional berkat keampuhannya dalam menerapkan iptek bidang pertanian dan keadilan dalam pembagian air irigasi kini tidak terdengar lagi gaungnya. Bahkan lahan pertanian yang beralih fungsi di Jawa dan Bali setiap tahunnya mencapai 150.000 hektar 4.000 hektar diantaranya di Bali, kata Gde Sumarjaya Linggih, SE anggota Komisi IV DPR-RI di Denpasar Kamis. Ketika mengadakan pertemuan dengan Gubernur Bali Drs Dewa Beratha bersama 13 anggota komisi IV DPR RI yang dipimpin Dr HM Markum Singodimedjo, ia menilai, subak di Bali menghadapi ancaman semakin berat. Selain lahan-lahan sawah yang beralih fungsi untuk berbagai kepentingan, juga menjadi sasaran investor dalam dan luar negeri untuk membangun fasilitas pariwisata. Padahal pengalaman dua kali tragedi bom Bali, pariwisata mengalami keterpurukan, sementara sektor pertanian yang kurang mendapat penanganan secara serius tidak mampu mengambil alih keterpurukan pariwisata tersebut. Oleh sebab itu Pemerintah Propinsi, Pemkab dan Pemkot harus memberikan perhatian yang lebih serius dalam mempertahankan dan melestarikan subak. Selain itu lahan-lahan pertanian harus dapat dipertahankan, termasuk subak tetap abadi, harap Sumarjaya Linggih. Ketua Bappeda I Made Adijaya mengatakan, Pemprop Bali mempunyai perhatian yang serius dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan subak. Selain memperbaiki sarana irigasi, Pemprop atas kebijakan Gubernur Bali Drs Dewa Beratha mengucurkan dana untuk mendukung kelestarian subak agar tetap kokoh dan eksis. Bantuan tahun 2007 yang disalurkan untuk kedua kalinya sebesar Rp 15 juta per subak, sama dengan bantuan yang diberikan tahun sebelumnya. Bali memiliki 2.345 organisasi subak yang terdiri atas subak di lahan basah 1.559 buah dan subak abian (di lahan kering) 786 buah yang tersebar di delapan kabupaten dan satu kota di Bali. Penggunaan dana sebesar Rp 15 juta per subak diarahkan untuk berbagai kegiatan sesuai hasil kesepakatan petani yang terhimpun dalam wadah organisasi pengairan tersebut, ujar Adijaya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007