Jayapura (ANTARA News) - Sebanyak 30 diplomat dari Departemen Luar Negeri (Deplu) RI yang selama ini bertugas di berbagai negara sahabat memulai kunjungan kerja di Provinsi Papua untuk mengetahui dari dekat kondisi sosial, budaya, ekonomi dan keamanan di wilayah paling timur dari kepulauan Nusantara ini. "Rombongan para diplomat itu sudah tiba di Jayapura dan pada kesempatan pertama mereka akan bertatap muka dengan Gubernur Barnabas Suebu, Ketua DPR Papua, Majelis Rakyat Papua di gedung negara yang merupakan kediaman resmi gubernur Papua," kata Kepala Badan Kerjasama Perbatasan Provinsi Papua, Berty Fernandez di Jayapura, Senin. Rombongan para diplomat ini ingin melihat secara langsung kondisi Papua agar mereka dapat memberikan penjelasan secara utuh dan benar tentang Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI) kepada masyarakat internasional di tempat tugas masing-masing. Selain bertatap muka dengan pimpinan eksekutif dan legislatif di daerah ini, lanjut Berty, para diplomat ini pun akan bertatap muka dengan para petinggi TNI dan Polri di wilayah ini guna mendapatkan berbagai masukan mengenai penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sementara itu pejuang hak-hak asasi perempuan, Mama Yosefa Alomang, mengatakan pihaknya pun bersedia berdialog dengan para diplomat itu mengenai berbagai persoalan kemanusiaan di tanah Papua, khususnya tentang hak-hak kaum perempuan asli Papua di Kabupaten Mimika, wilayah operasi tambang emas, tembaga dan mineral ikutan lainnya yang dieksploitasi PT Freeport Indonesia (PTFI). "Kami bersedia bertatap muka dengan para diplomat dari Departemen Luar Negeri RI itu agar sebelum melaksanakan tugas di negara sahabat, mereka sendiri sudah memahami secara baik kondisi kehidupan masyarakat di tanah Papua," katanya. Para diplomat itu, lanjutnya, harus dapat berdialog dengan masyarakat asli Papua agar keluh-kesah rakyat kecil di sini dapat diketahui secara pasti. Mereka tidak boleh hanya mendengar penjelasan dari pihak pemerintah dan pimpinan TNI serta Polri. Dengan demikian, katanya, para diplomat itu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lengkap dan benar mengenai Papua. Dia menyarankan agar para diplomat RI ini berdialog juga dengan para aktivis LSM, pemuka masyarakat, pemimpin agama dan pemangku adat, pemuda dan aktivis perempuan di tanah Papua. Rombongan dari Deplu tersebut berkunjung ke Papua hingga 25 September. (*)

Copyright © ANTARA 2007