Serang (ANTARA News) - Pembangunan jalan tol Serang-Pandeglang, yang diyakini menjadi salah satu pendorong kemajuan Banten bagian selatan terus berjalan.

Saat ini, pembangunan jalan tol itu dalam proses pembebasan lahan warga yang dilalui jalur infrastruktur yang juga menjadi pendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung itu.

Gubernur Banten Wahidin Halim di Serang, Jumat, menyatakan optimistis pembangunan jalan tol yang menjadi bagian dari 12 proyek strategis nasional (PSN) di wilayah itu akan terwujud.

"Proyek strategis nasional (PSN) di Provinsi Banten, termasuk di antaranya pembangunan jalan tol Serang-Pandeglang harus terwujud. Kami akan mendorong pemerintah pusat terkait PSN ini, agar proses pembangunan sesuai dengan target," katanya.

Kasubdit Pengadaan Tanah Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Sri Sadono saat menghadiri rapat koordinasi pencapaian progres proyek strategis nasional bersama Gubernur Banten itu, menyatakan untuk wilayah Pandeglang dan Kabupaten Lebak sudah dilakukan musyawarah tentang harga.

Pada prinsipnya, sudah tidak ada masalah, tinggal tahapan validasi pemberkasan dokumen kepemilikan warga.

"Hanya saja dokumennya masih ada yang belum bersertifikat, sehingga diperlukan kelengkapan dokumen yang memerlukan tambahan waktu, akan tetapi secara global sudah disepakati oleh warga, diperkirakan terkait validasi ini akan rampung Maret 2019," katanya.

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan pembangunan jalan tol Serang-Panimbang yang merupakan proyek strategis nasional tentunya membawa perubahan kemajuan prekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu progres pembangunanya sangat di harapkan," katanya.

Irna mengimbau kepada semua pihak yang terlibat, saling bersinergi dan berkoordinasi, karena hal tersebut sangat penting agar progres pembangunan proyek strategis nasional tol Serang-Panimbang dapat segera terwujud sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Proses pembangunan jalan tol langsung ditangani oleh tim dari Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Banten, namun setiap tahapnnya selalu ada informasi ke Pemkab Pandeglang, melalui Dinas Perhubungan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang Tata Nanzar Riyadi menyatakan pembangunan jalan tol melintasi tiga kabupaten, yakni Serang, Lebak, dan Pandeglang.

Pembangunan jalan tol dibagi dalam tiga seksi, yakni pertama ruas Serang-Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, sepanjang 26,5 km, seksi II Rangkas Bitung-Bojong, Kabupaten Pandeglang, sepanjang 33 km, dan seksi III Bojong-Panimbang sepanjang 24,41 km.

Jalan tol itu memiliki panjang sekitar 83 kilometer dan sepanjang 23 kilometer di antaranya berada di wilayah Pandeglang dengan melewati delapan kecamatan.

Pembangunan jalan tol tersebut diperkirakan menghabiskan anggaran Rp9,57 triliun dengan rute melewati tiga kabupaten, yakni Serang, Lebak, dan Pandeglang.

Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan target pembangunan konstruksi jalan tol Serang-Panimbang, Kabupaten Pandeglang dapat dimulai pada 2019

"Pembangunannya melintasi empat kecamatan di Kabupaten Lebak, yakni Cibadak, Cikulur, Cileles, dan Banjarsari," kata Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak Teguh Eko Saputro.

Pemerintah Kabupaten Lebak mendukung pembangunan jalan tol, di antaranya dengan melakukan sosialisasi kepada warga yang lahannya dilewati pembangunan jalan tol agar rela dibebaskan. Selama ini tidak ada penolakan dari warga.

Selain itu, melakukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai payung hukum pembangunan infrastruktur jalan tersebut.

"Kemungkinan perubahan perda tersebut dilakukan tahun 2019 karena saat ini masih pengkajian dan penyusunan," katanya.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak Ady Muchtadi mengatakan pihaknya secara umum melalui tim apraisal sudah selesai melakukan pengukuran, validasi data, penilaian harga, termasuk musyawarah.

"Kami yakin pembangunan jalan tol sesuai target tahun 2019 bisa dikerjakan karena pembebasan lahan berjalan lancar," katanya.

 
PROTES BESARAN GANTI RUGI LAHAN Sejumlah warga pemilik lahan di sepanjang proyek Tol Serang-Panimbang yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bersatu (KORABE) berunjuk rasa di depan Kantor PUPR Kabupaten Lebak, di Rangkasbitung, Banten, Rabu (28/11/2018). Mereka menolak besaran ganti rugi lahan proyek karena ditetapkan sepihak tanpa melibatkan warga sehingga merugikan dan menuntut tambahan sesuai harga tanah yang berlaku. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/af/hp. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD BAGUS KHOIRUNAS)



Pintu Masuk

Pembangunan jalan tol Serang-Pandeglang diyakini akan menjadi pintu masuk para investor untuk menanamkan modalnya, terutama di Kabupaten Pandeglang.

Jalan tol yang akan mendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung, Panimbang, itu, juga akan memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi Pandeglang.

Jalan tol itu, memiliki panjang sekitar 83 kilometer dan sepanjang 23 kilometer, di antaranya berada di wilayah Pandeglang dengan melewati delapan kecamatan.

Jika investor masuk, kata dia, selain mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA), juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga setempat, sehingga angka pengangguran bisa ditekan.

Jumlah pengangguran di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berkurang dari sebelumnya 57 ribu jiwa atau 12,34 persen dari jumlah penduduk menjadi hanya 50 ribu jiwa (10,22 persen).

Meski terjadi penurunan, jumlah pengangguran di daerah itu masih cukup tinggi karena tingkat penyerapan tenaga kerja relatif rendah, yakni 26,27 persen.

Irna mengaku telah menginstruksikan kepada para camat dan kepala desa/lurah yang wilayahnya terlewati pembangunan jalan tol agar mendukung proyek nasional itu.

"Pemkab dan masyarakat Pandeglang sangat mendukung pembangunan jalan tol, namun khusus camat dan kades/lurah yang wilayahnya terlewati harus lebih proaktif," katanya.

Bupati Irma juga mengingatkan agar tidak ada oknum-oknum tertentu yang akan menghambat dalam pembangunan jalan tol Serang-Panimbang. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar, tanpa ada kendala teknis yang terjadi di lapangan.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak Teguh Eko Saputro menyatakan pembangunan jalan tol dipastikan mendorong percepatan pembangunan daerah dan penyerapan lapangan pekerjaan karena tumbuhnya kawasan industri.

Begitu juga kunjungan wasatawan ke objek wisata di Kabupaten Lebak, akan meningkat sehingga mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ekonomi masyarakat bisa dilakukan selama 24 jam karena kemudahan akses pemasaran ke luar daerah, terlebih masyarakat Lebak mengandalkan kehidupan ekonomi dari sektor pertanian, perikanan, pertambangan, dan perkebunan.

Jika jalan tol itu beroperasi, akses pemasaran berbagai produk ke luar daerah itu menjadi lebih mudah dan lancar.*



Baca juga: BPN targetkan pembebasan lahan Tol Serang-Panimbang rampung 2018

Baca juga: Tol Serang-Panimbang dilengkapi tujuh simpang susun


 

Pewarta: Sambas
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018