"Upaya perwujudan pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan dan atau kemakmuran rakyat yang harusnya makin diperkuat melalui perbaikan terus-menerus pemeriksaan atau audit keuangan negara," kata Harry.
Hal tersebut ia kemukakan dalam orasi ilmiahnya saat pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar di bidang Ilmu Ekonomi Spesialisasi Audit Keuangan Negara di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Senin.
Menurutnya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik dibutuhkan kerja sama antarlembaga negara.
"Prosesnya sederhana dan logis jika kita terus memperbaiki simfoni hubungan kerja antarlembaga negara," katanya.
Ia menambahkan bahwa dengan dilakukannya audit terhadap keuangan negara maka dapat diketahui seberapa besar pengaruh anggaran negara terhadap kesejahteraan rakyat.
"Ujung dari pemeriksaan ini, bukan saja terciptanya governansi dalam pemerintahan, tetapi sekaligus menunjukkan apakah anggaran negara bermanfaat bagi meningkatnya kesejahteraan rakyat," kata Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini.
Dalam orasinya, ia juga memaparkan beberapa data statistik ekonomi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang salah satunya adalah data pengangguran.
Menurutnya meskipun angka pengangguran terus menurun dari tahun ke tahun namun jumlah pengangguran lulusan SMA dan diploma/sarjana masih cukup tinggi.
"Walau angka pengangguran menurun, jumlah penganggur terbanyak justru mereka yang berpendidikan SLTA yakni 1,6 juta orang sementara yang berpredikat diploma dan sarjana menganggur ada lebih dari satu juta orang," katanya.
Ia menyatakan bahwa pendapat pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi akan membuka lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan tidak sepenuhnya benar.
"Saya tidak menolak argumen itu, tetapi saya mementingkan pemerintah lebih memperhatikan pada alokasi anggaran mana saja yang dapat mengarah langsung dan tidak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Menurutnya untuk mengukur kesejahteraan ada empat indikator penting yaitu berkurangnya angka kemiskinan, berkurangnya tingkat pengangguran, berkurangnya angka rasio gini, dan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).
Terakhir, ia berpesan bahwa dalam mengelola keuangan negara harus memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan, bertanggung jawab, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Tiga prinsip penting dalam pengelolaan keuangan negara seperti yang diinginkan UUD adalah keterbukaan, bertanggung jawab dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," katanya.
Dalam acara pengukuran guru besar tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh bangsa diantaranya Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Mohamad Nasir anggota DPR Akbar Faizal, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa, mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, mantan Menpan RB Asman Abnur, mantan Ketua DPR Marzuki Alie, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Rektor Universitas Airlangga Prof. Mohammad Nasih dan sejumlah mantan Rektor Unair.
Baca juga: Harry Azhar dikukuhkan sebagai guru besar ilmu ekonomi
Baca juga: Harry Azhar jamin auditor BPK bekerja profesional
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Arief Mujayatno
Copyright © ANTARA 2018
