Jakarta (ANTARa News) - Pemerintah perlu menyusun kebijakan nasional yang terintegrasi guna memenuhi enam juta unit rumah sederhana (RS) yang belum diwujudkan selama 2000-2004, kata Ketua Umum DPP APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia) Ir Fuad Zakaria. "Pemerintah dalam lima tahun (2005-2009) mantargetkan 1,3 juta unit rumah sederhana, sedangkan kebutuhan rumah sederhana baru bagi masyarakat se-Indonesia mencapai satu juta unit per tahun," katanya dalam Dialog Forum Diskusi Partai Hanura tentang perumahan rakyat di Jakarta, Rabu sore. Menurut Fuad Zakaria, dengan target pemerintah selama lima tahun 1,3 juta unit RS berarti setiap tahun hanya dapat dibangun 260.000 unit rumah yang reasisasinya pada 2005-2006 baru terbanguan 160.000 unit RS. Karena itu, APERSI mengajak Kementerian Negara Perumahan rakyat (Kemenpera), perbankan, pengembang dan pempov, guna menyusun kebijakan bersama agar kebutuhan 6 juta unit lebih RS terpenuhi dalam waktu 5-10 tahun. Dari 6 juta unit RS, 30 persen diperuntukan bagi perumahan kelas mampu, sedang 70 persennya untuk rumah sederhana (RS) dan rumah sangat sederhana (RSS). Sedangkan, sistem kredit pemilikan rumah (KPR) bagi RS dan RSS diusahakan diperpanjang dari 10-20 tahun, menjadi 20-40 tahun, serta peminat diklasifikasikan menjadi kelompok mampu dengan harga biasa, kelompok miskin dengan dengan harga murah dan kelompok miskin dengan cara menyewa. "Pemenuhan rumah RS dan RSS harus didekatkan tempat usaha mereka atau diciptakan pusat perekonomian, yang memungkinkan keluarga miskin mampu bekerja dan mencicil atau menyewa RS dan RSS, seperti di luar negeri," katanya. Fuad Zakaria menyatakan optimis dengan sistem klasifikasi penerimaan KPR dan pendirian "pusat perekonomian", maka penduduk miskin akan bersedia tinggal serta mencicil atau menyewa RS/RSS karena berdekatan usaha mereka untuk dapat berusaha. Dia berharap, sistem pemberian KPR dengan tiga klasifikasi dan pembangunan RS/RSS atau rusun berdekatan tempat usaha warga miskin, maka mereka yang tinggal di kolong jalan tol di Jakarta, akan bersedia pindah dengan membeli atau menyewa rumah susun yang berdekatan usahanya. Sementara itu, fungsionaris Partai Hanura Samuel Koto dalam sambutannya mengatakan, dialog interaktif tersebut dimaksudkan untuk mensosialisasikan kebijakan penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007