Media Center Haji di Mekkah pada Sabtu mengutip pernyataan Marwan mengenai pentingnya transparansi fasilitas haji furoda Indonesia yang kerap menjadi persoalan setiap musim haji dan dalam beberapa kasus mengganggu fasilitas jamaah haji reguler.
Orang yang menggunakan fasilitas haji furoda terdaftar dalam kuota haji pemerintah Arab Saudi tetapi tidak masuk dalam pendataan pemerintah Indonesia.
"Karena itu, penting bagi pemerintah untuk membicarakan masalah ini dengan Arab Saudi," kata Marwan.
Marwan mengatakan haji furoda tidak terdata di Kementerian Agama. Mereka memegang visa haji nonkuota dari pemerintah Arab Saudi.
Namun, ia menjelaskan, ada kabar mengenai oknum yang memungut biaya dari haji furoda untuk akomodasi di Arofah, Muzdalifah dan Mina.
Jika kabar tersebut benar, ia melanjutkan, pemerintah Indonesia harus meminta Arab Saudi menyediakan fasilitas khusus untuk jamaah haji furoda.
"Supaya mereka tidak menganggu fasilitas untuk jamaah haji regular kita," kata dia.
Haji furoda mendapat visa berhaji di luar kuota yang ditetapkan untuk Indonesia, yang tahun ini sebanyak 221 ribu orang. Sesuai peraturan yang berlaku, pemerintah tidak punya kewenangan mengelola fasilitas untuk haji furoda.
Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji furoda kepada pihak-pihak tertentu melalui kedutaan besarnya di Indonesia. Saat orang-orang dengan visa haji furoda ini berada di Tanah Suci, terutama di Mina, beberapa dari mereka berada di tenda jamaah haji reguler, membuat tempat berkemah itu sesak dan tidak nyaman.
Di sisi lain, Marwan memuji penyelenggaraan pelayanan haji dan umrah yang menurut dia mengalami kemajuan, terutama dalam aspek transportasi jamaah untuk Arafah, Muzdalifah dan Mina.
"Pengalaman selama ini, jamaah haji kita selalu mendapat bus yang kurang memadai," katanya.
Baca juga: Muassasah minta maaf terkait katering berlabel Kemenag untuk jamaah furoda
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
