"Harapan kami, selain arus lalu lintas lebih lancar dan para atlet Asian Games tidak gagal bertanding karena telat akibat tersandera kemacetan, maka kami berharap kepentingan warga juga tak dikorbankan," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi saat dihubungi di Jakarta, Senin, terkait kebijakan perluasan ganjil genap mulai uji coba terhitung 2 Juli 2018.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, mulai melakukan uji coba perluasan ganjil-genap dalam menyambut penyelenggaraan Asian Games 2018 di ibu kota.
"Terhitung mulai hari ini, Senin (2/7), uji coba perluasan ganjil-genap kami laksanakan dan akan berlangsung hingga 31 Juli 2018," kata Kepala Dishub DKI Jakarta, Andri Yansyah.
Menurut dia, sebanyak 185 petugas Dishub DKI dikerahkan dalam pelaksanaan uji coba tersebut di 41 persimpangan jalan yang telah ditentukan hingga 15 jam ke depan.
Tulus memberikan sejumlah catatan terkait dengan perluasan gage tersebut agar kepentingan warga tidak dikorbankan antara lain dengan pertama, pemerintah harus menjaga keandalan waktu tempuh Transjakarta, baik dari sisi "headway" dan atau ketepatan kedatangan dan keberangkatan.
"Ini dengan asumsi ganjil genap akan direspon oleh warga dengan berpindah ke angkutan umum, khususnya Transjakarta. Jangan sampai pelaksanaan Asean Games malah mengorbankan kepentingan warga yang lebih luas," katanya.
Kedua, kata Tulus, pemerintah juga seharusnya memperkuat akses angkutan pengumpan (feeder transport) menuju halte Transjakarta. Sekali lagi, hal ini sangat mendesak guna menunjang aktivitas warga. Jangan sampai pelaksanaan ganjil genap justru melemahkan aktivitas warga dan pergerakan ekonomi riil di Jakarta dan Bodetabek terganggu.
Ketiga, pemerintah idealnya memperkuat angkutan umum lain, seperti bus-bus yang disediakan secara khusus, dari "cluster" pemukiman yang paling terdampak akibat pelaksanaan ganjil genap.
Keempat, pemerintah juga harus konsisten dengan fasilitas area parkir yang lebih luas. Hal ini bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan sektor swasta, khususnya dalam pentarifan.
"Tidak fair jika penerapan ganjil genap tapi minim area parkir dan tidak fair juga kalau tarif parkirnya diterapkan dengan tarif komersial," katanya.
Terakhir, kata Tulus, pemerintah harus melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan ganjil genap secara rutin.
Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2018
