"Kan ada bus di kantor, bus ini untuk karyawan-karyawan, kalau mereka pinjam boleh, tapi bukan biaya kantor," kata Asman yang ditemui usai membuka Rapat Koordinasi Kebijakan Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur Tahun 2018 di Makassar, Kamis.
Menurut Asman, pemerintah selama ini telah membantu masyarakat umum untuk melakukan mudik bahkan secara gratis, karenanya wajar jika ASN juga difasilitasi dengan bus kantor.
"Pemerintah bantu masyarakat boleh, masa ASN-nya sendiri nggak boleh," ujarnya.
Penggunaan bus kantor ini, kata dia, tetap harus dengan izin pimpinan, dengan biaya di luar tanggungan kantor.
"Jadi harus dibiayai sendiri dengan iuran, misalnya," kata dia.
Sementara terkait imbauan KPK yang melarang mobil dinas digunakan untuk keperluan mudik, Asman belum memberikan jawaban yang pasti.
"Nanti saya coba cek aturan yang dikeluarkan (KPK) terkait itu," pungkasnya.
Baca juga: Kendaraan dinas boleh digunakan mudik
Pewarta: Nurhaya J Panga
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
