"Dengan sangat menyesal meski ini di depan bapak Presiden dan meski beliau sudah menyanggupi sampai 2024, kami tidak bisa mengakui rekor ini sebagai rekor Indonesia karena rekor ini belum pernah terjadi di mana pun di bumi ini kecuali di Indonesia maka dengan berat hati kami menolak rekor ini sebagai rekor Indonesia karena wajib bagi MURI untuk menyatakan ini sebagai rekor dunia," kata pendiri MURI Jaya Suprana di Istora Senayan, Jakarta, Selasa.
Permainan angklung tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, para menteri Kabinet Kerja, serta 5.165 CPNS yang hadir mewakili 33.155 CPNS yang lolos dari seleksi reguler 2017 dalam acara Kuliah Umum Presiden bagi CPNS seleksi tahun 2017 dengan tema "Bersatu Dalam Harmoni menuju Birokrasi Berkelas Dunia 2024".
Pemimpin permainan angklung itu berasal dari Saung Mang Ujo Bandung yang memberikan arahan dari panggung kepada para peserta yang sudah memegang angklung yang sudah diberi label berbagai pulau di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggar hingga Maluku.
Ada tiga lagu yang dibawakan dalam permainan angkulung tersebut yaitu "You Raise Me Up" , "We Are the Champion" dan "Nyiur Hijau".
"Kita bangsa Indonesia, tinggal di Indonesia, seharusnya lagunya juga lagu Indonesia. Saya kira lagu Indonesia sangat indah dan tidak kalah dengan lagu bangsa lain di dunia," kata Jaya saat memberikan piagam rekor MURI kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.
Protes Jaya itu terjadi karena lagu pertama yang dibawakan adalah lagu berbahasa Inggris yaitu "You Raise Me Up".
"Saya ingin bertanya, tema ini menyambut 2024, rekor ini hanya akan kami berikan apabila harapan yang tersirat dalam angka 2024 juga tercapai yaitu Insya Allah bapak Presiden juga sampai tahun 2024," tambah Jaya.
Namun Jaya pun senang karena lagu selanjutnya berbahasa Indonesia.
Hadir juga sejumlah menteri Kabinet Kerja antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir.
Selanjutnya Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan pejabat terkait lainnya.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
