Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
Gubernur BI: Jangan Terjadi Kegagalan Pasar Rumah Rakyat
- Selasa, 10 Juli 2007 15:42 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah, mengatakan bahwa jangan sampai terjadi kegagalan pasar pada sektor rumah rakyat berpendapatan rendah akibat kesulitan mendapatkan akses perbankan.
"Berdasarkan pengalaman di negara lain saat konferensi di Cebu Filipina, dua bulan lalu, kegagalan terjadi akibat masyarakat tidak punya akses pembiayaan ke perbankan," katanya saat menyampaikan pidato pembuka dalam Konvensi Nasional dan Lokakarya Internasional di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, perbankan biasanya memiliki faktor resiko dalam menyalurkan kredit sehingga enggan untuk bersentuhan kepada masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap. Disini, kata Burhanuddin, perlu kebijakan pemerintah untuk menyatukan ke dua kepentingan.
"Sudah menjadi tugas dari pemerintah untuk mengubah masyarakat menjadi lebih bankable sehingga mudah mengakses kepada bank," ujarnya.
Bank Indonesia, kata Burhanuddin, sudah berupaya meningkatkan kapasitan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersedia di perbankan diantaranya dengan menurunkan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) pada tahun 2007 ini menjadi 40 persen, dari semula 50 persen.
Melalui penurunan ATMR tersebut, katanya, akan memberikan keleluasaan kepada perbankan dalam membiayai rumah. Terbukti sampai April 2007 terjadi kenaikan KPR di bawah Rp70 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Persoalan dari sisi pasokan (supply), kenyataannya belum banyak dibangun rumah-rumah yang ditujukan bagi masyarakat berpendapatan rendah, kata Burhanuddin.
Dia mengakui bahwa pembangunan perumahan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sehingga setiap ada gangguan terhadap sektor ini harus ada perhatian dari pengambil kebijakan.
Ia mengemukakan, kunci berkembangnya sektor ini terletak kepada inflasi. Apabila inflasi dapat ditekan berarti stabilitas dan produktivitas akan tetap terjaga. Namun sebaliknya jika tidak maka yang terpengaruh justru masyarakat berpendapatan rendah (MBR).
Burhanuddin mengatakan, sudah menjadi kewajiban pemerintah dan Bank Indonesia agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah agar dapat memiliki hunian yang layak. (*)
