Copyright © ANTARA 2007
Pemerintah Harus Tegas Pada Australia Terkait Travel Warning
- Senin, 9 Juli 2007 11:17 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak pemerintah Indonesia agar bersikap tegas terhadap Australia yang dinilai seringkali secara sepihak melakukan tindakan yang merugikan Indonesia.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Jenderal DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz, di Jakarta, Senin, terkait tindakan Australia mengeluarkan "travel warning" karena menduga akan ada serangan teroris di Indonesia dalam waktu dekat.
PPP curiga "travel warning" yang dikeluarkan Australia sebenarnya bukan untuk melindungi warga negaranya, namun lebih untuk memojokkan Indonesia.
"Dugaan ancaman serangan teroris mengundang banyak penafsiran. Ketika Indonesia sudah terasa aman, stabil dan kondusif, kerap kali Australia bersikap seperti itu," katanya.
Dikatakannya memang sulit memahami apa maksud yang terselubung di balik sikap Australia tersebut, sebab bisa jadi ada hal-yang bersifat politis, atau juga ada kepentingan ekonomi.
Namun, tambah Irgan, yang jelas Australia terkena sindrom paranoid, ketakutan yang sangat berlebihan, sehingga tindakannya merugikan negara lain.
"Ada baiknya Indonesia bersikap tegas terhadap Australia dengan memanggil duta besarnya di Jakarta, menanyakan langsung dan meminta klarifikasi akan berulang-ulangnya sikap negara tersebut," katanya.
Menurut Irgan, tidak semestinya pemerintah Indonesia hanya berdiam diri dan menganggap tindakan mengeluarkan "travel warning" merupakan hak setiap negara.
"Kita patut waspada, curiga dan berhati-hati atas perlakuan sepihak Australia. Sepantasnya kita `complain` (memprotes, red) dan melakukan protes keras bahkan kalau perlu mengeluarkan sikap yang sama kepada Australia," katanya.
Menurut Irgan, tindakan Australia jelas merupakan "buah" ketidaknyamanan pola hubungan antarnegara yang dibangun Australia selama ini, yang harus disikapi secara tegas.
"Selama ini Australia selalu meletakkan posisi Indonesia dalam suasana 'tertekan' dan 'inferior'. Semua ini perlu dilakukan untuk menjaga martabat bangsa yang sering dilecehkan negara tetangga tersebut," katanya. (*)
