Bogor, Jawa Barat (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pembangunan demokrasi dan ekonomi suatu negara kepada para calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang mengikuti acara pembekalan di Megamendung, Bogor, Rabu.

"Kepastian hukum meningkatkan kepercayaan rakyat, kepercayaan masyarakat, kepercayaan dunia internasional terhadap negara kita Indonesia," kata Presiden dalam acara Pembekalan CPNS-Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2018.

Presiden menjelaskan bahwa sistem, proses serta praktik hukum dalam peradilan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa. Kepastian hukum, ia melanjutkan, akan menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

"Jangan sampai terjadi hukum yang bisa diperjualbelikan, yang bisa diperdagangkan," katanya dalam pembekalan yang diikuti oleh1.591 calon hakim dari seluruh Indonesia itu.

Pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang semacam itu, menurut dia, akan meruntuhkan kepercayaan warga negara dan masyarakat internasional kepada pemerintah.

Presiden juga menekankan kepara institusi pengadilan supaya memegang amanah dalam menjaga dan menegakkan keadilan dalam acara pembekalan itu, yang dihadiri pula oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, serta Sekretaris Kabinet Pramono.

"Hukum harus kuat dalam memberikan rasa keadilan dan harus memberikan pondasi yang kuat untuk lompatan-lompatan kemajuan Indonesia, serta memberikan pondasi kuat untuk membangun kesejahteraan rakyat kita dan membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden.

Acara pembekalan untuk pegawai dan calon hakim itu mencakup penyerahan Surat Keputusan secara simbolis oleh Sekretaris Mahkamah Agung/Menpan RB kepada perwakilan calon hakim disaksikan Presiden dan Ketua Mahkamah Agung. Setelah pembekalan, para calon hakim akan diberangkatkan ke sejumlah lokasi untuk mengikuti latihan dasar selama enam bulan.

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018