"Saya akan sampaikan kepada pimpinan, rencana pemanggilan terhadap Direksi PGN. Setidaknya setelah reses dua minggu yang dimulai pada Jumat (16/2)," kata anggota Komisi VI DPR, Sartono Hutomo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Dalam rapat kerja nanti, lanjut Sartono, secara otomatis PGN akan menyampaikan laporan kinerja mereka selama beberapa tahun. Komisi VI akan menanyakan penurunan laba bersih yang dinilai sangat tajam.
Dalam waktu lima tahun, laba bersih PGN memang terus menurun. Jika pada 2012, BUMN itu meraup USD890 juta, maka pada 2013 turun menjadi USD804 juta.
Pada 2014-2016, laba bersih PGN selalu tergerus, dari USD711 juta, USD401 juta, dan USD304 juta. Sedangkan pada 2017, diperkirakan hanya sebesar USD110 juta.
Kinerja PGN yang seperti itu, kata Sartono, berbanding terbalik dengan anak perusahaan Pertamina yang bergerak pada sektor yang sama, PT Pertamina Gas (Pertagas).
Sejak 2012-2017, laba bersih Pertagas relatif stabil. Dalam kurun waktu tersebut, laba bersih Pertagas meningkat 16,67 persen, yakni USD120 juta pada 2012 dan USD140 juta pada 2017. Bahkan pada 2018, laba bersih Pertagas sudah melampaui PGN.
Sementara itu, pengamat politik senior Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menilai adanya kekuatan politik di balik rencana akuisisi yang dilakukan PGN terhadap Pertagas. Terlebih, momentum dilakukan saat ini menjelang pesta demokrasi.
"Saya curiga ada masalah kroni di usaha gas tersebut. Akuisisi dipakai agar bisa mengambil uang dari Pertagas untuk Pemilu," kata Arbi.
Arbi menambahkan, akuisisi perusahaan negara memang sering terjadi menjelang Pemilu. Dana tersebut dipergunakan untuk mendukung politik, yang memang luar biasa besar.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
