Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, Departemen Pertahanan akan mempertimbangkan rencana tata ulang lokasi pusat latihan TNI. Hal tersebut disampaikan Menhan di Jakarta, Kamis, mengingat semakin terbatasnya tanah yang tersedia serta pertambahan penduduk yang cepat terutama di Pulau Jawa. Namun, wacana akan dilakukan relokasi pusat latihan TNI itu masih dalam tahap pertimbangan, diantaranya soal biaya. "Kita lihat kalau relokasi di luar Pulau Jawa ada biayanya pasti dipertimbangkan," katanya disela-sela seminar yang diadakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan Universitas Oxford. Menhan mengatakan, masalah pokok yang saat ini dihadapi adalah tentang kepadatan penduduk dibandingkan dengan tanah yang terbatas, terutama di Pulau Jawa. Ia mencontohkan, kondisi Akademi Militer Nasional di Magelang di tahun 1977 tidak lagi sama jika dibandingkan dengan 2007. Kepadatan manusia di kota Magelang membuat Dephan mempertimbangkan untuk tidak membuat daerah sekeliling terganggu latihan taruna itu. Saat ini Departemen Pertahanan juga sedang menunggu laporan perkembangan dari Penglima dan Mabes TNI tentang semua penataan ulang itu, termasuk dari segi aset-aset yang dimiliki masing-masing angkatan. Sementara itu, soal kerusuhan akibat sengketa tanah di Pasuruan, Menhan mengatakan saat ini sedang menelaah masalah tersebut dari segi hukum. Ia juga meminta agar masyarakat memberikan waktu bagi Panglima TNI maupun Kasal untuk menyelesaikan masalah kerusuhan tersebut sesuai hukum yang ada. "Kita percayakan saja kepada POMAL. Ada yang mengusulkan agar Komnas HAM dan Polri ikut dilibatkan. Tetapi hukum sekarang ini tetap hukum peradilan militer," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007