Jakarta (ANTARA News) - Komisi II DPR sedang mengkaji dua opsi upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah antara warga dengan TNI AL di Pasuruan yang telah menimbulkan korban jiwa. Wakil Ketua Komisi II Priyo Budi Santoso mengatakan, di Jakarta, Rabu, opsi pertama adalah mempertemukan tiga pihak terkait yaitu warga Pasuruan, Badan Pertanahan Nasional, dan Panglima TNI untuk membicarakan titik temu yangt bisa diambil. Sedangkan opsi kedua adalah mengadakan rapat gabungan. "Kita sedang mencari cara yang terbaik, yang mana dari dua opsi tersebut yang bisa dilakukan dan kita juga sedang berusaha untuk mengundang Panglima TNI agar dapat hadir. Oleh karena itu dalam pertemuan yang akan dilaksanakan minggu depan, akan digagas dengan pihak BPN. Kita undang mereka bersama untuk mencari solusi sengketa yang sudah menahun ini," katanya. Priyo juga mengatakan telah menghubungi Kepala BPN Joyo Winoto untuk meminta secara kusus memetakan konflik pertanahan, terutama yang berkaitan dengan TNI/Polri. "Peristiwa tewasnya warga tersebut memberikan pelajaran bagi kita bagaimana agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Akibat kejadian tersebut, citra TNI yang berusaha dibangun akhirnya tergerus. Kita akan berusaha menjembatani penyelesaian masalah ini dengan tetap mengakomodir kepentingan masyarakat," ujarnya. Saat ini DPR sedang menyelidiki laporan yang menyebutkan tanah yang dikuasai TNI AL dan menjadi sengketa di desa Grati itu telah disewakan kepada Badan Usaha Milik Negara. Jika terbukti benar, katanya, maka TNI AL telah menyalahi aturan atas hak tanah. Priyo menyadari tanah di pulau Jawa semakin sempit karena pertumbuhan penduduk yang pesat, namun ia menolak usulan jika pusat latihan tempur dipindah ke luar Jawa. Hal tersebut, katanya akan memepengaruhi pertahanan keamanan di Jawa. "Kalau semua puslatpur untuk strategi pertahanan dialihkan keluar Jawa, kita juga bisa kedododan karena tingkat kerawanan di Pulau Jawa juga penting," ujarnya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007