Jakarta (ANTARA News) - Komisi XI DPR mengusulkan, agar Badan Pusat Statistik (BPS) dapat melibatkan kalangan universitas untuk menganalisa data-data yang diperoleh BPS melalui survei ekonominya. Ketua Komisi XI DPR, Awal Kusumah, di Jakarta, Senin, usai menerima kunjungan Tim Indonesia Bangkit (TIB) mengungkapkan bahwa pihaknya melihat hal yang juga diusulkan TIB itu sebagai salah satu upaya yang positif dalam waktu dekat untuk membuktikan kredibilitas BPS dalam menyajikan data mereka. "BPS itu menurut saya hanya menyuguhkan data, baik data kemiskinan, kesejahteraan, atau pertumbuhan ekonomi. Analisis harus melibatkan berbagai unsur dan elemen, termasuk Perguruan Tinggi sehingga objektivitas itu benar-benar kredibel seperti yang kita inginkan," katanya. Dia menjelaskan, jika BPS ingin menjadi institusi negara yang dianggap kredibel, maka BPS harus terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. "BPS ini sumber database kita, dan kita akan mengolah, mengobservasi data-data terkait kondisi obyektif keadaan ekonomi nasional. Kita kan harus mendapatkan database yang akurat," katanya. Dia menambahkan, pihaknya juga melihat usulan TIB agar Komisi XI membentuk sebuah panitia khusus (pansus) untuk melihat kredibilitas sebagai sesuatu yang tidak perlu. "Ini tidak terlalu substansial," katanya. Terhadap usulan TIB, agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2005 tentang koordinasi antara BPS dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dalam menjalankan tugasnya, Awal menjanjikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi penerapan PP tersebut. "Evaluasi bisa saja kalau memang ada dugaan kalau PP digunakan untuk membalikkan fakta atau untuk kepentingan pemerintah," katanya. Sementara itu, Anggota Komisi XI dari F-PDIP, Max Moein, mengusulkan dilakukan standarisasi kriteria mengenai kemiskinan dan pengangguran. "Harus ada kriteria baku tentang angka kemiskinan. Jangan BPS, kriterianya beda, IMF beda, DPR beda. Ini bikin kita semua pusing," katanya. Dia juga mengusulkan, agar angka kemiskinan dan pengungguran dapat dimasukkan dalam asumsi makro APBN sehingga terlihat apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. "Selama ini kan cuma inflasi pertumbuhan ekonomi, sebaiknya kalau sudah ada kan bagus. Ini kita tambahkan dalam asumsi makro kita. Jadi pencapaian bukan hanya pajak, SBI, tapi penurunan pengangguran dan kemiskinan dicapai atau tidak," katanya menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007