Langkah strategis ini dilakukan melalui Program Pengembangan Industri di Pondok Pesantren, yang berbasis pada Business Process Outsourcing (BPO), Joint Operation, dan Capacity Building dengan kerja sama beberapa perusahaan industri dan perbankan.
"Untuk itu, dalam kesempatan ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) peningkatan kapasitas kemandirian pondok pesantren dan pemberian smart card Fintech secara simbolis kepada pengelola pondok pesantren," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri untuk wilayah Jawa Barat di PT Astra Otoparts, Cikarang Pusat, Bekasi, Jumat.
Aplikasi dan smart card Fintech ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan pondok pesantren yang dapat dimonitor secara real time, dengan beberapa fitur seperti pengiriman uang dari wali santri kepada santri, belanja di koperasi pesantren, pembelian pulsa, menabung, pemasaran produk pesantren ke masyarakat umum melalui e-commerce, serta penyediaan kredit perumahan bagi santri dan pengurus pondok pesantren ke depannya.
"Selain itu dikembangkan juga program Santripreneur yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan ekonomi melalui penumbuhan wirausaha baru di lingkungan pondok pesantren, melalui bimbingan, pendampingan, bantuan mesin dan peralatan, serta fasilitasi promosi melalui festival ekonomi syariah Islamic Sharia Economic Festival (ISEF) tahun 2017," sambung Airlangga.
Selanjutnya, guna mendorong SMK dan pondok pesantren mengembangkan pendidikan vokasi yang berorientasi produksi, dilakukan melalui pemanfaatan teaching factory.
"Kali ini, kami melibatkan dua pesantren, yaitu Pesantren Nurul Iman di Bogor yang mempunyai 25.000 santri, dan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Untuk Pesantren Nurul Iman bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara, sedangkan untuk Pesantren Sunan Drajat dengan Bank Indonesia," ungkapnya.
Airlangga menambahkan, dalam rangka mendukung investasi dan pertumbuhan industri di kawasan industri dan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) melalui penyediaan tenaga kerja kompeten, Kemenperin juga telah mendirikan Politeknik dan Akademi Komunitas di beberapa kawasan industri dan WPPI.
Kemenperin juga menyelenggarakan program Diklat dengan sistem 3in1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja). Pada tahun 2017, target program ini diikuti sebanyak 22.000 orang.
"Kami berharap, hingga tahun 2019, program diklat ini melibatkan sebanyak 162.000 orang,†imbuhnya.
Dalam kesempatan peluncuran vokasi industri Jawa Barat, dilakukan penyematan tanda peserta Diklat sistem 3in1 yang diikuti oleh 400 orang, terdiri dari Diklat Operator Mesin Industri Garmen sebanyak 300 orang, yang akan ditempatkan bekerja pada 10 perusahaan industri tekstil di Jawa Barat serta Diklat Alas Kaki sebanyak 100 orang, yang akan ditempatkan bekerja di Adis Dinamika Sentosa, Majalengka.
Dengan 845.000 siswa dalam program link and match dan 162.000 lulusan diklat 3 in 1, Kemenperin optimistis target satu juta SDM industri yang tersertifikasi kompetensi sampai tahun 2019 akan tercapai.
Pewarta: Alviansyah P
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2017
