"Dana haji milik umat dan sebaiknya pemerintah mengajak umat menggunakan dana yang sejatinya dipergunakan untuk umat," kata Yandri Susanto di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, pemerintah seharusnya berbicara dan duduk bersama terlebih dahulu terhadap berbagai organisasi perwakilan umat yang representatif.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mencontohkan, ada Nadlatul Ulama, Muhammadiyah, dan komponen umat Islam lainnya.
Hal tersebut, lanjutnya, agar kebijakan yang diambil tidak kontradiktif atau kontroversial di tengah-tengah masyarakat.
Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo menginginkan dana haji dapat dioptimalkan guna mendorong pembangunan seperti untuk infrastruktur jalan tol yang dinilai tidak akan merugi.
"Yang namanya jalan tol tidak akan rugi, tidak akan hilang," kata Presiden saat berbicara dalam acara Komite Nasional Keuangan Syariah yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis.
Presiden memaparkan, Indonesia membutuhkan dana infrastruktur yang dinilai bakal mempercepat pembangunan dan mengatasi permasalahan seperti membuat kesejahteraan lebih merata.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis di Medan, Kamis (27/7), menyatakan akan membahas pemanfaatan dana haji yang diwacanakan Presiden Joko Widodo untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
Usai meninjau pelayanan jamaah di Asrama Haji Medan, Iskan Qolba Lubis mengatakan, sebagian besar anggota Komisi VIII sepakat untuk tidak menyetujui pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
Hal itu disebabkan dana haji tersebut didapatkan dari umat Islam yang menyelenggarakan haji sehingga pemanfaatannya juga untuk umat. Namun pihaknya menyetujui jika infrastruktur yang dimaksudkan adalah berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
