Jakarta (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap penggantian menteri kabinet tidak menimpa kadernya, mengingat kinerja menteri dari PPP umumnya dinilai baik. Tokoh PPP Achmad Farial, di Jakarta, Minggu, mengemukakan hal itu mengomentari rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Farial menjelaskan PPP memiliki tiga kader dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), yaitu Menteri Negara Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali yang juga Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2007-2012, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah (Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP) dan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Saifulah Yusuf (Wakil Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP). Bahkan, dalam rangka melaksanakan fungsi partai politik untuk "check and balance" dalam pemerintahan, DPP PPP secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja menteri-menteri kabinet, khususnya menteri-menteri yang merupakan kader-kader PPP, katanya. Umpan balik dari berbagai lapisan masyarakat serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan DPP PPP menunjukkan bahwa kinerja menteri-menteri kader PPP sampai saat ini dapat dikategorikan sebagai baik dan memuaskan, tambahnya. Namun, kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PPP itu, pihaknya menyadari dalam sebuah negara yang menganut sistem kabinet presidensial seperti di Indonesia, penggantian dan pengangkatan menteri-menteri kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogratif presiden. Tetapi perlu diingat, katanya, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi tata krama politik, sudah sewajarnya jika dalam pengangkatan dan pergantian menteri kabinet, Presiden menghormati dinamika partai-partai yang duduk di parlemen -sebagaimana ditunjukkan selama ini oleh presiden. Karena itu, PPP berharap agar penggantian menteri kabinet yang rencananya akan dilakukan beberapa waktu mendatang tidak menimpa kader-kader PPP, mengingat kinerjanya yg baik, katanya. Namun, kata Farial, jika pada akhirnya Presiden tetap melangsungkan penggantian terhadap sebagian maupun seluruh kader PPP di kabinet, hal tersebut tentu akan dijadikan catatan utama dalam mengevaluasi pola hubungan PPP dengan kepemimpinan SBY-JK di masa mendatang. Dalam jangka pendek, itu artinya dukungan PPP sebagai partai dengan kursi ketiga terbesar di parlemen tidak lagi dibutuhkan dalam pemerintahan SBY-JK, kata Achmad Farial. Sementara itu, salah satu ketua Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PKN PDP), Sukowaluyo Mintoraharjo, mengatakan kehati-hatian Presiden SBY dalam melakukan reshuffle keduanya ini diharapkan akan menyelesaikan berbagai persoalan yang sekarang dirasakan masyarakat, selain meningkatkan kinerja menteri-menterinya. "Memang tujuan reshuffle adalah untuk meningkatkan citra kabinetnya. Tapi apakah bisa terlaksana? Kita lihat saja," kata Suko, seusai Pendidikan dan Pelatihan Kader Nasional PDP di Jakarta. (*)

Copyright © ANTARA 2007