"Posko sudah disiapkan, namun belum kami aktifkan di sana. Masih disusun SK (Surat Keputusan)-nya," kata Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Jim Gafur kepada Antara di Pekanbaru, Minggu.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, kata Jim, posko tersebut akan dimanfaatkan untuk membahas langkah-langkah seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Satuan tugas untuk mencegah dan menanggulangi Karhutla pada 2017.
Pemerintah Provinsi Riau pada 24 Januari 2017 menetapkan status siaga darurat penanggulangan bencana asap akibat Karhutla. Status siaga akan diberlakukan selama empat bulan hingga 30 April.
Dengan penetapan status tersebut, kemudian dibentuk Satgas penanggulangan bencana asap akibat Karhutla. Komandan Resor Militer 031 Wirabima Brigjen TNI Nurendi kembali menjadi komandan Satgas tersebut.
Bersama Polda Riau, BPBD Riau, BMKG, dan seluruh pemangku kepentingan terkait, Satgas bekerja untuk tetap menjaga Riau bebas asap seperti tahun sebelumnya.
Kepala Staf Resor Militer 031 Wirabima, Kolonel Czi I Nyoman Parwata menambahkan agar setiap daerah yang telah menetapkan status siaga darurat penanggulangan bencana asap akibat Karhutla juga membentuk posko yang sama di wilayah masing-masing.
"Di kabupaten dan kota agar segera dibuat posko Sub Satgas. Kemudian sektor-sektor di Kecamatan agar dibuat posko sektor dan posko titik kuat," kata I Nyoman.
Dia mengatakan dengan upaya tersebut serta didorong sinergitas yang baik akan menjadi kunci utama memerangi Karhutla hingga mencegah bencana kabut asap.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan pada 2016 lalu Riau berhasil menekan 83,2 persen jumlah lahan yang terbakar dibanding tahun sebelumnya. Pada 2015 silam, 2,6 juta hektare lahan terbakar. Sementara 2016 tercatat hanya 438 ribu hektare yang terbakar.
Pewarta: Anggi Romadhoni
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
