"Kami mendorong Pemprov Kepri untuk menyiapkan sarana dan prasarana karena menyangkut ketertiban ke depan. Kalau Natuna bisa menampung sekian banyak warga binaan, maka melebihi kapasitas yang ada di lapas bisa teratasi dengan baik," kata Junimart Girsang dalam keterangan tertulis, Selasa.
Junimart mengemukakan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III Junimart Ginsang saat pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Kepulauan Riau, Senin (19/12).
Untuk itu, politisi PDIP itu juga meminta Pemprov Kepri menyiapkan dokumen dan data yang dibutuhkan agar usulan tersebut dapat disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM dan lembaga terkait lainnya.
Anggota Komisi III DPR lainnya, Hasrul Azwar mengingatkan bahwa permasalahan kapasitas membludak di lapas jangan sampai berlarut apalagi mengingat posisi Natuna sebagai "pintu masuk terjauh Indonesia".
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kawasan perairan Natuna merupakan titik potensial untuk menjadi poros maritim dunia sehingga daerah NKRI itu juga harus terus dibangun pemerintah dan dihormati negara lain.
"Indonesia itu sangat sentral dilewati empat samudera, dan Natuna titik spot yang luar biasa penting," kata Menteri Susi.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
