Surabaya (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terpengaruh situasi politik yang berkembang saat ini, dan fokus pada pelayanan publik.

"Saya sekarang mencoba membuat aturan tersebut dan memisahkannya, artinya tidak boleh terpengaruh situasi politik karena harus dibedakan," kata Asman saat kunjungan ke Gapura Surya, Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, Jumat.

Ia mengatakan, ke depan tidak akan ada lagi kepala dinas yang diangkat dari tim sukses di suatu daerah, dan tidak akan ada pengotakkan jabatan pada tubuh aparatur negara.

"Selama ini, apabila ada aparatur negara yang ikut politik namun kalah, akan terjadi pengotakan jabatan," ucapnya.

Oleh karena itu, kata Asman, aturan yang akan dibuat adalah golongan eselon dua akan menjadi pegawai berstatus nasional, dan tidak boleh pegawai lokal.

"Eselon dua akan menjadi pegawai nasional dan tidak boleh pegawai lokal. Hal itu untuk menghindari adanya masalah pengotakan tersebut," tegasnya.

Dalam kunjungan itu, Asman juga meminta agar seluruh aparatur negara meninggalkan cara konvesional atau tradisional dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.

"Tinggalkan cara konvensional atau tradisional agar kita tidak tergilas, dan perubahan itu harus dari dalam. Kami minta rekan-rekan di Pelabuhan Tanjung Perak ini menjadi contoh model nasional," ujarnya.

Sebab, menurutnya, sebagian besar aparatur negara di wilayah Jatim bisa menjadi contoh model nasional, karena telah terbukti di beberapa bidang.

"Di sini (Jatim) banyak yang bisa dijadikan contoh nasional, sebab gubernurnya juga bagus," imbuhnya.

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016