Ahok berstatus tersangka kasus penistaan agama

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto menyampaikan secara langsung hasil dari gelar perkara penyelidikan yang digelar secara terbuka terbatas pada Selasa (15/11) yang menghadirkan pihak terlapor, pelapor, saksi ahli serta penyelidik Bareskrim. 

"Setelah dilakukan diskusi oleh tim penyelidik akhirnya dicapai kesepakan, meskipun tak bulat namun didominasi pendapat yang menyatakan perkara ini harus diselesaikan di peradilan terbuka. Konsekuensinya, penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan," kata Komjen Pol Ari Dono Sukmanto di Mabes Polri, Rabu.

"Dengan menetapkan Ir Basuki Tjahaja Purnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakuakn tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah republik Indonesia. Selanjutnya mulai hari ini akan diterbitkan surat perintah penyidikan, selanjutnya tim penyidik akan melakuakan penyidikan dan meneruskan ke jaksa secepatnya," tambah dia. 

Ahok ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ari Dono menjelaskan, penyelidik menerima laporan terkait penistaan agama Ahok pada tanggal 6, 7, 9, 11, dan 12 Oktober 2016 setelah mengelar kunjungan kerja pada akhir September lalu. 

Polisi juga menyimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti, video yang menampilkan Ahok di kepulauan seribu tidak mengalami proses editing atau asli berdasarkan pemeriksaan digitan laboratoris. 

Lebih lanjut, Kabareskrim mengatakan sebelum menggelar gelar perkara penyelidik telah memeriksa 29 orang saksi yang berkaitan dengan perkara dari pihak terlapor maupun perlapor dan mewawancarai 39 orang ahli dari berbagai bidang. 

"Dalam gelar perkara tersebut disampaikan substansi dari interview terhadap beberapa orang pelapor, saksi dan terlapor guna mendapatkan gambaran selama penyelidikan dan hasil gelar perkara akan digunakan sebagai pertimbangan dalam langkah selanjutnya," lanjut dia.

Gelar perkara tersebut dipimpin Kabareskrim Polri, pendamping dari PTIK Irjen Pol Dr Sigit Tri Harjanto, staf ahli Kapolri bidang Manajemen Irjen Pol Arif Sulitianto, pengawas internal antara lain Ditpropam Polri, Divisi Hukum Polri serta pengawas eksternal yang meliputi Kompolnas dan Ombudsmanm juga dihadiri pelapor, kuasa hukum, ahli dan saksi.