Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jupri mengatakan Bawaslu akan membahas pengaduan mengenai penayangan iklan tersebut hari ini.
Jupri mengatakan Bawaslu DKI menerima pengaduan itu pada Sabtu (5/11) dan akan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran dalam penayangan iklan tersebut paling lambat Rabu (9/11).
Bawaslu, menurut dia, akan memanggil dan meminta keterangan dari pelapor, terlapor dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai perkara itu.
Menurut Pasal 34 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2015 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota, penayangan iklan kampanye dapat dilakukan 14 hari sebelum masa tenang.
Masa tenang dalam Pilkada DKI 2017, menurut Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, dimulai 12 Februari.
Pengurus DPW PPP DKI Jakarta kubu Romahurmuziy melaporkan dugaan pelanggaran penayangan iklan kampanye Ahok-Djarot dari pengurus PPP kubu Djan Faridz dalam siaran televisi 3 November 2016.
PPP kubu Romahurmuziy mengaku dirugikan dengan tayangan dukungan terhadap Ahok-Djarot itu karena kubu mereka mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2016
