"Wali Kota Sorong di hadapan Menteri Perhubungan yang saat itu masih dijabat oleh Bapak Ignasius Jonan menyatakan telah menyiapkan lahan. Saya rasa pak wali kota masih berkomitmen," kata Irene di Manokwari, Senin.
Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Manokwari April lalu menyatakan bahwa pembangunan proyek perkeretaapian di Papua Barat harus bisa dimulai pada semester kedua tahun 2016.
Pada program ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan siap mengucurkan anggaran baik untuk seluruh pembebasan lahan maupun proses pembangunan proyek besar tersebut.
Menyikapi keseriusan pemerintah pusat, kata Irene, Pemerintah Kota Sorong bersama masyarakat daerah setempat telah menyiapkan lahan yang akan menjadi titik awal pembangunan. Sejauh ini belum ada penetapan harga yang jelas atas lahan tersebut sehingga pembebasan lahan belum bisa dilaksanakan.
"Mungkin pak wali kota masih sibuk dengan agenda lain yang tak kalah penting. Karena beliau mau maju kembali sebagai wali kota sehingga proses ini sedikit tertunda. Namun, saya yakin pak wali kota sangat berkomitmen," kata Irene lagi.
Menyusul persoalan lahan tersebut, ujarnya mengutarakan, sejauh ini belum ada rencana untuk memindahkan lokasi peletakan batu pertama dari Sorong ke daerah lain di Papua Barat. Meskipun demikian, kemungkinan itu ada dan tergantung pemerintah pusat.
"Sejauh ini belum ada informasi dari kementerian, kalau memang ada rencana pemindahan lokasi groundbreaking Kementerian akan menghubungi saya," kata dia.
Irene berharap, masyarakat dan Pemkot Sorong segera menetapkan harga lahan dan menyerahkan seluruh berkas rancangan anggaran pembebasan dan sertifikasi lahan tersebut kepada Kementerian. Sehingga anggaran pembebasan tersebut segera dibayarkan kepada masyarakat.
Pembangunan perkeretaapian Papua Barat, lanjutnya, tidak akan dimulai sebelum Kementerian menerima sertivikat tanah yang akan menjadi lokasi pembangunan.
Pewarta: Toyiban
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
