Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan, sejumlah politisi yang dipilih Presiden Joko Widodo menempati posisi menteri dalam Kabinet Kerja jilid III merupakan tokoh yang profesional di bidangnya.

12 posisi dirombak; ada yang diganti dan ada yang digeser. 

"Jenderal TNI dr Wiranto SH. Beliau dipercayakan sebagai menkopolhukam. Kita tahu Pak Wiranto teruji dan berpengalaman menyelesaikan berbagai hal dalam penugasan ketika periode yang sangat penting," kata Anung, ditemui di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu. Wiranto adalah ketua umum DPP Partai Hanura, pendukung Jokowi.

Menurut Anung, Wiranto yang juga pernah ada di posisi itu pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid memiliki peran penting saat transisi politik dari zaman Orde Baru ke Reformasi. Wiranto juga pernah berpasangan dengan Jusuf Kalla dalam pertarungan menuju "RI 1" pada Pemilu 2009. 

Wiranto juga ada titik fokus reformasi pada 1998 dalam posisinya sebagai menteri pertahanan/panglima ABRI (kini TNI). Bersama Fraksi Golkar, Fraksi ABRI di DPR/MPR saat itu memiliki posisi strategis dan menentukan dalam melengserkan Soeharto; padahal keduanya pendukung setia Soeharto selama puluhan tahun. 

Anung juga mengenalkan Enggartiasto Lukito, tokoh yang pernah menjabat anggota DPR, yang dipilih Jokowi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan posisi Thomas Lembong. Lukito pernah menjadi bendahara DPP Partai Golkar pada masa Orde Baru dan juga ketua umum DPP REI (Real Estate Indonesia).

Lukito ini bernaung di bawah Partai Demokrat yang dipimpin taipan media massa, Surya Paloh, juga partai politik pendukung Jokowi. 

Yang lain adalah Airlangga Hartarto, yang ada di posisi menteri perindustrian menggantikan Saleh Husin.

Politisi dari Partai Golkar ini pernah menjabat sebagai ketua Komisi VI DPR pada 2009-2014 yang membidangi perindustrian, perdagangan, UKMK, investasi, dan BUMN.

"Kami meyakini karena Pak Airlangga ini salah satu insiator dalam UU Perindustrian. Sehingga pasti memahami penugasan," kata Anung.

Terakhir, politisi profesional dari Partai Amanat Nasional, Asman Abnur, juga diminta Jokowi menjabat sebagai menteri pendayagunaan anaratur Negara dan reformasi birokrasi menggantikan Yuddy Chrisnandi.

"Tentunya dalam pundak Pak Asman ini diharapkan maka reformasi birokrasi bisa berjalan lebih baik dan tugas ini tentunya nanti banyak berkoordinasi dengan kami dan mudah-mudahan bisa membawa perubahan bagi Kementerian PAN-RB," kata Anung. 

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016