"Munculnya kartu BPJS palsu ini merupakan dampak dari sosialisasi yang tidak paripurna di masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang prosedur pendaftaran BPJS. Kondisi ini harus menjadi catatan serius bagi manajemen BPJS untuk melakukan pembenahan dan perbaikan," kata Okky dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut anggota Komisi IX DPR RI itu, beredarnya kartu BPJS palsu di Kabupaten Bandung Barat, Jabar, jadi koreksi tersendiri bagi BPJS sebagai penyelenggaran jaminan kesehatan.
Sosialisasi yang selama ini minim sejak diluncurkan menimbulkan banyak akibat. Salah satunya adalah beredar kartu BPJS palsu di masyarakat.
Menurut Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP tersebut, terungkapnya kartu BPJS palsu ini merupakan masalah serius sekaligus jadi bahan koreksi bagi manajemen BPJS.
Kinerja Dewan Pengawas (Dewas) BPJS, menurut Okky, juga dinilai tidak maksimal.
"Ke depan, Dewas BPJS agar lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan. Dewas BPJS harus memastikan ke depan tidak ada lagi kasus serupa muncul di lapangan," katanya.
BPJS juga diharapkan segera mengecek peredaran kartu palsu tersebut agar tidak terus merugikan masyarakat.
Karena ada peristiwa ini, Okky justru mengusulkan agar anggaran negara untuk BPJS dipisahkan dari anggaran Kementerian Kesehatan yang selama ini masih menyatu. Pemisahan ini diharapkan bisa dimulai pada APBN 2017 mendatang.
Pewarta: Panca Hari Prabowo
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
