Riyadh (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau negara-negara Arab untuk bersatu dalam usaha mereka mencari solusi terhadap berbagai masalah yang terdapat di Timur Tengah (Timteng). Berbicara pada hari terakhir KTT Liga Arab di Riyadh, Kamis sore, Kalla mengajak masyarakat Timteng untuk mau mendengarkan suara dan usulan-usalan dari negara Islam yang non-Arab agar penyelesaian masalah yang dihadapi di kawasan tersebut dapat diatasi bersama. Indonesia yang hadir di KTT Liga Arab ini hanya sebagai peninjau atau observer termasuk juga Malaysia, Pakistan, dan Turki. Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mendapat giliran berbicara Rabu dan malam harinya juga sudah kembali ke negaranya, sementara itu Indonesia diberi kesempatan berbicara pada hari penutupan. Kehadiran Indonesia di KTT Liga Arab ini baru pertama kalinya dalam sejarah, karena negara kepulauan yang terbesar di dunia tidak berada di kawasan Timur Tengah alias non-Arab. Selama ini penyelesaian masalah yang terdapat Timur Tengah terutama yang menyangkut konflik Palestina-Israel selalu memakai cara Arab yang lebih dikenal dengan "Arab ways" atau Deklarasi Beirut. Sehubungan dengan penyelesaian klasik seperti isu penyelesaian damai terhadap konflik Palestina - Israel, Kalla menyarankan sudah saat bagi negara-negara Arab untuk mau mendengar proposal dan pendapat dari negara Islam non-Arab dalam mencari penyelesaian Timteng yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kalla melihat penyelesaian masalah Timteng tidak hanya bisa diatasi oleh negara negara Arab saja, karena dampak dari setiap konflik atau masalah yang terdapat di kawasan tersebut selalu mempengaruhi negara Islam non-Arab. Apalagi 70 persen dari sekitar 1,3 miliar ummat Islam yang ada di dunia terdapat di negara Islam non-Arab. "Yang aneh lagi setiap kondisi buruk yang terjadi di kawasan Timteng juga mempengaruhi masyarakat muslim yang tinggal di negara non-Arab dan ini semua karena ada ikatan emosional keamaan yang kental antara sesama umat Islam," katanya. Kalla menegaskan kembali bahwa Indonesia menyambut penuh dapat dihidupkannya proses damai yang berdasarkan inisiatif Arab yang lebih dikenal dengan Deklarasi Beirut 2002 atau Arab ways. Tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana mengotimalkan pelaksanaan deklarasi tersebut agar jangan hanya tinggal sebagai statemen belaka, katanya. Menurut Wapres, pertanyaan mengenai Palestina masih tetap menjadi inti konflik di Timteng di tengah banyaknya usaha selama enam puluh tahun terakhir ini yang sudah dilakukan tapi berakhir dengan kegagalan. Sebaliknya kegagalan menyelesaikan konflik itu menimbulkan konflik baru misalnya krisis Lebanon, kata Wapres dan menambahkan bahwa Indonesia mendukung penuh usaha untuk menciptakan stabilitas di Lebanon Selatan. "Untuk tujuan tersebut, kami sudah mengirim sekitar 850 tentara Indonesia untuk membantu mandat PBB No 1701," kata Kalla. Sehubungan dengan situasi di Irak, Wapres menegaskan bahwa Indonesia sejak krisis Irak selalu menantang kehadiran pasukan asing, terutama Amerika dan sekutunya yang lain di kawasan tersebut. "Sangat tidak masuk akal bahwa kekuatan militer akan dapat menyelesaikan masalah yang ada di Irak," katanya menegaskan. "Kami tidak yakin bahwa solusi lewat kekuatan militer terhadap masalah ini dapat tercapai. Kerangka solusi politik bagaimanapun harus ditemukan. Kami sepenuhnya mendukung inisitif untuk mengadakan konferensi tingkat regional mengenai Irak," tegasnya. Dalam kontek ini, pemerintah Indonesia dan organisasi agama seperti NU dan Muhammadiyah akan mengadakan pertemuan pemimpin agama dari Irak dan negara tetangganya bulan depan. Mudah-mudahan pertemuan ini akan dapat memberikan sumbangsih positif terhadap usaha untuk menciptakan perdamaian di Irak. Berkaitan dengan isu nuklir Iran, Kalla menegaskan bahwa Indonesia mendukung pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai. "Negara kami yakin bahwa isu nuklir Iran harus dipecahkan dengan cara damai. Apapun solusi melalui cara militer hanya meningkatkan ketegangan di Timteng dan wilayah di dunia," katanya. Terkait dengan resolusi Dewan Keamanan PBB No 1747 khusus mengenai nuklir Iran, Indonesia sudah menyerahkan perubahan dalam draf resolusi yang disampaikan oleh lima negara pemegang veto plus Jerman dengan menambahkan referensi pada zona bebas senjata nuklir di Timteng serta perimbangan tiga pilar Traktat Non-Proliferasi ( NPT) termasuk juga kewajiban negara senjata nuklir untuk penghapusan nuklir dan menjamin hak-hak masing-masing negara NPT mengembangkan tehnologi nuklir untuk tujuan damai. Perubahan tersebut akhirnya dimasukkan kepada resolusi yang dikeluarkan PBB. "Mengingat resolusi PBB No 1747 sudah memberikan supremasi terhadap resolusi damai, kami harap pihak pihak yang terkait akan dapat menggunakan tenggat waktu 60 hari untuk mengakhiri negosiasi," demikian Wapres Jusuf Kalla.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007