"Saya meminta Menteri Kesehatan dan BPOM menjawab kegelisahan masyarakat. Bukan hanya Jawa dan Sumatera, harus ada pemeriksaan menyeluruh di semua provinsi Indonesia. Itu yang perlu disampaikan pada rakyat Indonesia," ujar dia di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis.
BPOM sejauh ini menemukan peredaran vaksin palsu di sembilan provinsi yakni Riau (Pekanbaru), Sumatera Selatan (Palembang), Lampung (Bandar Lampung), Banten (Serang), Jakarta, Jawa Barat (Bandung), Jawa Timur (Surabaya), Bangka Belitung (Babel) dan Batam.
Dari sembilan provinsi itu, ada 37 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) mendapatkan vaksin dari sumber tidak resmi.
Sementara itu, data Kementerian Kesehatan menunjukkan 14 rumah sakit terlibat dalam distribusi vaksin palsu.
Sejumlah rumah sakit berada di wilayah Bekasi yakni Karya Medika (di Tambun), Kartika Husada, Sayang Bunda, Multazam, Permata, Elisabeth dan Hosana.
Kemudian, di wilayah Cikarang, antara lain Rumah Sakit Dr. Sander, Bhakti Husada, Hosana Lippo dan RSIA Gizar.
Selain itu adapula RSIA Puspa Husada, Sentral Medika, Harapan Bunda (Jakarta Timur).
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
