Problemnya adalah sejauhmana presiden Jokowi mampu mengakomodir posisi politik Golkar di kabinet melalui reshuffle kabinet? Jika presiden Jokowi reshuffle kabinet, peluang Golkar mendapat 2 kursi menteri."Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, berpendapat jalannya pemerintahan Joko Widodo kian efektif jika Partai Golkar bergabung dalam koalisi pemerintahan.
Partai Golkar rampung menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa yang menghasilkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai berlambang pohon beringin itu.
"Golkar itu secara sosiologi politik dan budaya politik cenderung mendekat dengan kekuasaan, jadi Golkar adalah partai yang cukup siap dan matang berada dalam barisan pemerintah yang sedang berkuasa," kata Ubedilah saat diwawancarai melalui surat elektronik, Selasa.
"Jika Golkar masuk kabinet Jokowi, implikasinya tidak hanya akan makin memperkuat pemerintahan tetapi juga akan membuat jalannya pemerintahan semakin efektif," kata Ketua Forum Komunikasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi se-Indonesia (Forkom PSPSA) itu.
Ubedilah mengatakan Partai Golkar memiliki sebanyak 91 kursi di parlemen sehingga cukup signifikan untuk terlibat dalam pemerintahan bersama PDI Perjuangan, PAN, Nasdem, PKB, dan Hanura.
Di sisi lain, Ubedilah menyatakan jika Golkar bergabung maka partai berlogo pohon beringin itu berhak mendapatkan jatah dua posisi menteri.
"Problemnya adalah sejauhmana presiden Jokowi mampu mengakomodir posisi politik Golkar di kabinet melalui reshuffle kabinet? Jika presiden Jokowi reshuffle kabinet, peluang Golkar mendapat 2 kursi menteri," jelas Ubedilah.
Ubedilah menambahkan dua kursi menteri Golkar harus mewakili faksi Setya Novanto dan Ade Komarudin agar suara Golkar bulat di DPR.
Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
